Presiden dan Seluruh Menteri Kabinet Merah Putih Sudah Saatnya Punya Akun Facebook Supaya Cepat Tau Bencana Alam di Pelosok Desa ?

Penulis:Obral Chaniago

Sudah saatnya Presiden dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat tinggi negara setingkat Menteri, gubernur, walikota/bupati, termasuk anggota DPR RI, politisi wakil rakyat di daerah punya akun facebook supaya lebih cepat tau informasi musibah bencana alam di seluruh pelosok desa.

Tidak berlebihan kita menyampaikan perihal ini berharap kepala negara Presiden dan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta Pejabat Negara setingkat menteri punya akun facebook supaya lebih cepat tau tentang informasi Musibah Bencana Alam di daerah pelosok desa dari masyarakat yang mereportase peristiwa bencana alam. 

Pejabat tersebut tak perlu "malu-malu" menggunakan akun facebook media digital sebagai alat penyampai/menerima informasi publik yang terdepan sekarang ini.

Lihatlah! Berbagai peristiwa bencana alam banjir dan longsor, jalan dan jembatan roboh, bangunan rumah penduduk hancur diberondong banjir bandang. Pada umumnya publik tau dengan bencana tersebut berawal dari reportase masyarakat pengguna akun facebook. 

Termasuk para journalist atau wartawan yang bekerja di media industri pers berbadan hukum seperti juornalist televisi nasional dan swasta, surat kabar, serta media onlin cepat tau setelah bencana alam tersebut diinformasikan oleh masyarakat setempat melalui pengguna akun facebook. 

Diamati, untuk peristiwa musibah dan bencana alam saat ini yang berawal menjelang akhir Bulan Nopember ini, nyaris semua titik dan lokasi bencana alam informasi terdepannya berasal dari pemilik akun facebook yang ada diseluruh penjuru tanah air dan desa. 

Kita tidak mengecilkan profesi wartawan yang bekerja pada media industri pers yang berbadan hukum lebih cenderung melakukan liputan diberbagai daerah perkotaan provinsi, kabupaten dan kota, dan bahkan pusat wartawan yang posko di lembaga, kementerian menerima informasi dari pejabat secara "men-cawan" melalui jumpa pers, atau liputan acara seremonial pemerintah. 

Sangat diyakini journalist seperti ini dapat dipastikan terlambat memperoleh informasi atas peristiwa bencana alam yang terjadi di pedesaan. Pada umumnya wartawan bisa tau informasi tersebut setelah viral di media sosial, yakni Medsos facebook kita nilai sekarang paling terdepan secara relevan menyampaikan informasi ke publik. 

Terkait ini kita berharap kepada pejabat negara agar punya akun facebook supaya menerima laporan peristiwa bencana alam dari seluruh titik peristiwa, bukan hanya saja tau informasi yang disampaikan bawahan ke atasan "asal bapak senang" atau ABS. 

Supaya titik fokus informasi pejabat atau yang paling berwenang penentu kebijakan cepat tau lebih awal tanpa menunggu laporan khusus dari bawahan. 

Bukan tak banyak masyarakat kecewa kepada pejabat negara dan daerah, disaat rintihan yang dialaminya oleh rakyat atas musibah yang menimpa, tetapi pejabat bersangkutan belum dapat informasi, yang pada perinsipnya lebih cenderung menunggu laporan dari bawahan. 

Sehubungan dengan ini pula, sebaiknya masyarakat pengguna akun Medsos jenis facebook, membikin postingan peristiwa dan terlebih lagi tentang info musibah yang disertai dengan tulisan teks dibawah photo dan video dengan menjelaskan info menggunakan rumus 5W+1H, atau siapa, mengapa, di mana, apa, bagaimana, kapan, serta diskripsi teks sebagai pelengkap informasi tersebut. Sehingga pejabat negara dan politisi publik cepat merespon tanpa terkejut dengan tayangan gambar, atau photo dan video yang dipublikasikan. 

Pengguna akun Medsos kita himbau "tidak menyampaikan informasi palsu atau gambar palsu/editan, hoax, fitnah, hasutan, adu domba, ujaran kebencian" sebagai upaya untuk kemajuan yang lebih baik. 

Diamati, dari sejumlah data informasi publik tentang jumlah penduduk Indonesia sekarang mencapai 287, 6 juta jiwa data per September 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara data dari Ditjen Kemendagri per Juni 2025 adalah sekitar 286, 69 juta jiwa. 

Indonesia saat ini 38 provinsi terbaru adalah Papua Barat Daya yang diresmikan pada Desember 2022.

Data BPS 2023 menyebutkan terdapat 416 kabupaten dan 48 kota di seluruh Indonesia. Data yang lebih baru untuk tahun 2025 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 416 kabupaten dan 98 kota. 

Coba bayangkan berapa jumlah kecamatan, desa, kelurahan, dan nagari yang belum tercatat secara rinci pada BPS ?

Terkait ini, sangat perlu sistim pemerintahan paling bawah, yakni desa, kelurahan, dan pemerintah nagari diberikan pembekalan oleh pemerintah tingkatan diatasnya Pemkab, Pemkot, dan Pemprov tentang cara pelaporan bencana alam, baik tata cara menginformasikan secara original disaat peristiwa sedang berlangsung maupun tatakelola pelaporan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam dalam rentang pasca bencana. 

Sehingga, Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Penghitungan Cepat Pascabencana dapat dilaporkan secara maksimal oleh pemerintah paling bawah. 

Inilah bagian dasar rangkaian kegiatan untuk menilai dampak bencana, memperkirakan kebutuhan, dan memberikan laporan awal untuk pemulihan, yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi, dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).

Sehingga perangkat pemerintah desa, kelurahan dan nagari menjadi garda terdepan dalam pelaporan bencana alam dari awal peristiwa bencana terjadi, dapat dilaporkam dalam waktu "yang sesingkat-singkatnya" kepada BPBD daerah setempat. 

Dengan demikian, pimpinan pemerintah sistim paling bawah dapat langsung melaporkan serta berkoordinasi dengan pihak berwenang Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), serta Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD bisa bergerak cepat memberikan laporan kepada Sektretaris Daerah (Sekda) yang berperan sebagai Jenderal koordinasi kepada semua pihak yang lebih tinggi atau pada jajaran jabatan horizontal dan vertikal untuk menggerakkan penanganan saat bencana sedang terjadi, dan penanggulangan pasca bencana. 

Rakyat Kecewa ?

Namun, ketika rakyat sedang mengalami musibah bencana alam mereka sangat berharap dikunjungi. Terlebih lagi bagi politisi di daerah kabupaten/kota, provinsi dan politisi pusat/DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil)nya untuk mengunjunginya sebagai bentuk support, semangat dan keteguhan. Bahwa adanya respon cepat yang disampaikan kepada rakyat pemilih. 

Masih untung pemilihan langsung rakyat bisa direspon cepat. Naih, ini yang terbetik dalam pikiran rakyat pada Dapil yang sama, seyogianya disaat musibah bencana alam merajam mereka, terabaikan ?

Penulis:Obral Chaniago (Wartawan Anggota PWI) pada zaman Orde Baru - sampai sekarang aktif menulis di media onlin industri pers berbadan hukum.(*).