Paripurna DPRD Padang dengan agenda pandangan umum fraksi fraksi terhadap RApbd anggaran 2026

Ketua DPRD kota Padang H Muharlion Memimpin Paripurna yang didampingi walikota Padang H Fadly Amran, beserta pimpinan DPRD dan setwan DPRD Padang pada Senen 10 November2025.Dalam rapat tersebut delapan fraksi menyampaikan tanggapan RAPBD 2026

Ketua DPRD Kota Padang, H. M. Muharlion, S.Pd, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahapan penting dalam proses pembahasan anggaran. Melalui forum tersebut, fraksi-fraksi di DPRD akan memberikan penilaian, catatan, serta masukan strategis terkait kebijakan pendapatan, belanja, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

“Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari siklus penetapan RAPBD. Kehadiran seluruh anggota sangat penting agar pembahasan dapat berlangsung optimal dan tepat waktu,” ujar Muharlion.

Wali Kota Padang, Fadly Amran sepemahaman dengan DPRD setempat terkait sejumlah langkah strategis yang mesti diambil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Diakuinya, pemangkasan dana transfer dari pusat untuk 2026 mesti disikapi dengan arif bijaksana agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terealisasi dengan maksimal.

“Tentunya memang perlu kekreatifitasan dalam mengelola APBD di tahun 2026 mendatang,” kata Fadly Amran usai memghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2026 dipimpin langsung Ketua DPRD kota Padang, Muharlio dengan dihadiri anggota DPRD Kota Padang, serta seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Padang.

Dalam pandangan umumnya, masing-masing perwakilan dari Fraksi DPRD. Sejumlah fraksi memberi apresiasi terhadap kerja keras Pemko Padang dalam menyusun RAPBD 2026 ini.

 Juga ditegaskan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan peningkatan efektivitas.

Seperti yang disampaikab Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN. Kedua fraksi itu menilai bahwa pemangkasan dari pusat tidak boleh menjadi halangan bagi Pemko Padang dalam memberikan pelayanan maksimal, justru kebijakan pemerintah pusat itu harus dijadikan sebagai motivasi tambahan dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada.

APBD 2026 juga tetap harus memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana.

“Mudah-mudahan dengan saran, masukan, dan pertanyaan ini dapat kami jadikan bahan untuk memberikan jawaban dari Pemko Padang nantinya,” terang Fadly Amran.

Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi kali, Pemko Padang akan menyampaikan tanggapan resmi pada rapat paripurna berikutnya.

Rapat diharapkan menjadi momentum sinkronisasi antara program kerja pemerintah kota dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebelum dilanjutkan ke tahapan pembahasan rapat komisi dan badan anggaran.