Menuntut Ruang Aman: Gerakan Sosial dalam Memperjuangkan Keadilan Gender dan Anti-Kekerasan Seksual

oleh : Andika Rizki Pratama (mahasiswa Ilmu Politik)

Di tengah hingar bingar modernisasi, Indonesia masih bergulat dengan masalah sosial yang mendalam: kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan struktural. Dalam merespons realitas pahit ini, telah lahir dan berkembang Gerakan Sosial Keadilan Gender dan Anti-Kekerasan Seksual. Gerakan ini tidak hanya berjuang untuk korban, tetapi berupaya mengubah norma-norma budaya yang selama ini membenarkan praktik diskriminatif. Inilah gerakan yang paling dekat dengan realitas sosial, menyentuh isu-isu privat yang kini didorong ke ruang publik.

Puncak dari perjuangan gerakan sosial selama lebih dari satu dekade ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

•Regulasi Kunci: UU TPKS disahkan pada 9 Mei 2022. Undang-undang ini diakui sebagai payung hukum yang komprehensif karena mengakui 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur tuntas dalam KUHP, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan pemaksaan kontrasepsi.

•Proses Legislasi: Proses pengesahan UU ini menjadi bukti nyata kekuatan tekanan publik dan lobi aktivis. Gerakan mahasiswa, organisasi perempuan (seperti Komnas Perempuan), dan berbagai CSO (Civil Society Organization) konsisten melakukan kampanye masif, baik di jalanan maupun di media sosial, untuk melawan narasi penolakan.

Data statistik menunjukkan urgensi gerakan ini, memvalidasi bahwa perjuangan ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang nyata:

•Data Komnas Perempuan (2023): Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan total 28.982 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2022. Angka ini mencakup kasus di ranah personal, komunitas, dan negara.

•Peningkatan Kasus KBGO: Peningkatan signifikan terjadi pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Data menunjukkan kasus KBGO terus meningkat setiap tahun, di mana bentuk terbanyak adalah penyebaran konten intim non-konsensual dan pelecehan online. Hal ini membuktikan relevansi UU TPKS dalam mengakomodasi jenis kekerasan baru di era digital.

•Kelompok Rentan: Data sering menyoroti bahwa korban terbesar adalah perempuan dewasa, diikuti oleh anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas, menunjukkan perlunya perlindungan berlapis.

Dalam gerakan ini, media sosial berperan vital. Platform digital telah menjadi ruang utama untuk mobilisasi, edukasi, dan dukungan bagi penyintas.

•Aksi Doxing Etis: Ketika sistem hukum lambat atau gagal, aktivis menggunakan jaringan digital untuk melakukan doxing (pengungkapan identitas) etis terhadap pelaku yang terbukti bersalah dalam upaya menuntut akuntabilitas sosial.

•Kampanye Edukasi: Gerakan menggunakan tagar (seperti #MulaiBicara atau #GerakanAman) untuk mempopulerkan konsep consent (persetujuan) dan norma-norma relasi yang sehat, menantang budaya patriarki yang cenderung menyalahkan korban.

Gerakan Keadilan Gender dan Anti-Kekerasan Seksual adalah gerakan sosial yang paling berani menghadapi isu-isu paling sensitif dalam masyarakat Indonesia. Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 adalah kemenangan monumental bagi gerakan ini, membuktikan bahwa perjuangan berbasis isu sosial, yang didukung oleh data spesifik dan solidaritas publik, mampu mengubah hukum negara. Keberhasilan mereka bergantung pada kesediaan kita semua untuk mendengarkan, percaya, dan berjuang bersama demi menciptakan masyarakat yang benar-benar aman dan setara.