SMART CITY KOTA PADANG

OLEH : MUHAMMAD FARRAS LUVI     ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Smart city merupakan salah satu paradigma pembangunan perkotaan kontemporer yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2017 ikut serta dalam program nasional Gerakan Menuju 100 Smart City yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 

Upaya ini merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas masalah perkotaan, mulai dari kepadatan penduduk, tata kelola pemerintahan, hingga kerentanan terhadap bencana alam. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana implementasi konsep smart city dilakukan di Kota Padang, capaian yang telah diraih, serta tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan kota yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah dokumen pemerintah, laporan resmi, serta kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Padang telah mengintegrasikan berbagai inisiatif berbasis digital dalam bidang pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang mengemuka, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan literasi masyarakat, serta ancaman bencana alam yang berulang. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan smart city tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga kesiapan sosial, kelembagaan, dan kapasitas fiskal daerah.

Urbanisasi yang semakin cepat di Indonesia memunculkan berbagai persoalan perkotaan yang kompleks. Kota-kota besar menghadapi tekanan signifikan dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, dan jaminan keamanan masyarakat. Kota Padang, sebagai pusat kegiatan administratif, ekonomi, dan pendidikan di Sumatera Barat, tidak terlepas dari fenomena tersebut. Dengan jumlah penduduk yang pada pertengahan 2025 mencapai 954.565 jiwa, meningkat dari 939.851 jiwa pada pertengahan 2024, Padang mengalami laju pertumbuhan sekitar 1,26% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang konsisten ini memberikan tekanan besar terhadap kebutuhan layanan publik, infrastruktur kota, dan kualitas lingkungan.

Selain faktor demografis, kondisi geografis Padang juga menambah kompleksitas permasalahan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 694,337 km², di mana sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung dan perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Kondisi ini menyebabkan distribusi layanan publik dan jaringan digital tidak selalu merata, terutama di daerah pinggiran dan perbukitan. Di sisi lain, Padang juga dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan banjir.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, Kota Padang pada tahun 2025 memiliki APBD sebesar Rp 2,86 triliun, yang kemudian dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp 2,98 triliun. Realisasi belanja APBD pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan realisasi belanja mencapai 91,48% pada tahun 2022. Data ini penting untuk melihat sejauh mana kemampuan fiskal daerah mendukung implementasi smart city, khususnya dalam investasi infrastruktur digital, sistem informasi, dan layanan publik berbasis teknologi.

Literatur mengenai smart city menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam definisi. Nam dan Pardo (2011) memandang smart city melalui tiga dimensi utama, yakni teknologi, masyarakat, dan institusi. Hollands (2008) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, sehingga kota cerdas tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut memberi manfaat langsung bagi warga. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2017) merumuskan enam dimensi smart city, yaitu smart governance, smart economy, smart living, smart mobility, smart environment, dan smart people.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart city di Indonesia menghadapi tantangan serius. Rasyid (2020), misalnya, mengidentifikasi bahwa kesenjangan digital, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai smart city tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, politik, dan fiskal yang melekat pada tiap daerah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data yang dianalisis bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kota Padang, laporan APBD, publikasi Kementerian Kominfo, serta literatur akademik baik nasional maupun internasional. Analisis dilakukan dengan memetakan program dan kebijakan Kota Padang dalam kerangka enam dimensi smart city, kemudian dikaitkan dengan data demografi, geografis, dan keuangan untuk menilai sejauh mana kesiapan kota dalam mewujudkan konsep smart city.

Implementasi smart city di Kota Padang berkembang melalui beragam program berbasis digital. Dalam aspek pemerintahan, Kota Padang telah meluncurkan sejumlah aplikasi layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan secara daring. 

Kehadiran sistem e-budgeting juga memperkuat transparansi pengelolaan anggaran daerah, yang merupakan salah satu indikator utama smart governance.

Di bidang ekonomi, Pemerintah Kota Padang berupaya memperkuat sektor UMKM dengan memberikan pelatihan literasi digital serta mendorong pemanfaatan marketplace lokal. Hal ini relevan dengan struktur perekonomian kota yang sangat bergantung pada UMKM dan sektor informal. Dengan jumlah penduduk hampir satu juta jiwa, potensi pasar digital di Padang sangat besar. Namun, kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan inti dan daerah pinggiran masih menjadi hambatan serius.

Aspek lingkungan menjadi dimensi lain yang menonjol dalam implementasi smart city di Padang. Program sensor banjir, aplikasi pelaporan bencana, serta pengembangan bank sampah digital merupakan inovasi yang dirancang untuk menjawab masalah lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Namun, keterbatasan anggaran membuat banyak program bersifat parsial dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bidang smart living, beberapa rumah sakit telah mengembangkan aplikasi antrean daring dan layanan darurat berbasis aplikasi. Pada sektor pendidikan, pandemi COVID-19 mendorong percepatan penggunaan sistem pembelajaran daring, meski adopsinya masih terbatas pada sekolah tertentu. Tantangan terbesar adalah kesenjangan literasi digital, di mana generasi muda relatif lebih adaptif dibandingkan masyarakat usia lanjut.

Kondisi geografis Padang yang luas dan berbukit juga menjadi tantangan dalam pembangunan smart city. Infrastruktur jaringan internet lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan perbukitan dan hutan lindung masih tertinggal dalam akses layanan digital. Hal ini menciptakan kesenjangan pelayanan dan berpotensi menimbulkan “ketidaksetaraan digital” yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas smart city.

Dari sisi keuangan, meskipun APBD Kota Padang cukup besar, porsi anggaran yang dialokasikan khusus untuk program smart city masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan. Dengan belanja daerah sekitar Rp 2,98 triliun pada 2025, belanja modal untuk infrastruktur digital seringkali kalah prioritas dibandingkan belanja rutin atau belanja operasi. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi menjadi sangat penting agar program smart city dapat terus berlanjut tanpa hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah.

Smart city di Kota Padang merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berbasis teknologi. Berbagai capaian telah ditunjukkan, mulai dari layanan publik digital, dukungan terhadap UMKM berbasis teknologi, hingga program mitigasi bencana dengan memanfaatkan sistem informasi. Namun, sejumlah tantangan masih membayangi, antara lain keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pinggiran, kesenjangan literasi digital antar-generasi, serta keterbatasan fiskal untuk mendukung investasi jangka panjang.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, luas wilayah yang cukup besar, serta APBD yang relatif stabil, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu smart city terdepan di Sumatera. Akan tetapi, keberhasilan ini hanya dapat tercapai melalui sinergi multipihak: pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif, Padang dapat mewujudkan smart city yang inklusif, adaptif terhadap bencana, dan berkelanjutan.