MBG: Dari Niatan Baik ke Kekhawatiran Publik - Bagaimana Pemerintah Menjawab?

Oleh:Reva Triana Putri | Ilmu Politik Universitas Andalas

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah Indonesia dibuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak sekolah dan ibu hamil. Program ini ditargetkan untuk mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan keterbatasan akses makanan sehat. Namun, belakangan muncul kasus keracunan pada sebagian kecil penerima program. 

Walaupun jumlahnya sedikit, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena menyangkut keamanan makanan.

Kronologi dan Fakta Lapangan

Sejumlah daerah melaporkan dugaan kasus keracunan setelah penerima program MBG mengonsumsi makanan yang dibagikan. Gejala yang muncul antara lain mual, sakit kepala, hingga gangguan pencernaan ringan. Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi adanya kasus ini, tetapi menegaskan jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 0,00017% dari total penerima manfaat (Tempo.co, 2025).

Walaupun begitu, tanggapan masyarakat berbeda. Media sosial cepat dipenuhi berbagai keluhan, mulai dari cerita pribadi, foto, hingga video terkait dugaan dampak makanan MBG. Penyebaran informasi yang begitu cepat di dunia maya akhirnya membuat perhatian publik semakin besar terhadap mutu dan mekanisme distribusi program tersebut

Reaksi Publik dan Dinamika Sosial

Masyarakat menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang cukup tinggi terhadap sistem pengawasan pangan dalam program ini. Beberapa isu yang banyak disorot antara lain:

1.Transparansi Data – Warga mempertanyakan kejelasan jumlah kasus keracunan, daerah yang terdampak, serta bagaimana pemerintah memberikan klarifikasi resmi.

2.Kualitas Rantai Pasok – Proses mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat.

3.Komunikasi Krisis – Pemerintah dianggap kurang optimal dalam memberikan informasi yang jelas dan menenangkan, sehingga memunculkan ruang spekulasi di masyarakat.

Dalam perspektif teori komunikasi publik, kasus ini dapat dikaitkan dengan crisis management theory, yang menekankan pentingnya respon cepat, terbuka, dan solutif untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Coombs, 2007).

Respons Pemerintah

Pemerintah menyampaikan bahwa mereka telah melakukan sejumlah langkah, seperti investigasi, inspeksi, dan klarifikasi. Presiden menegaskan bahwa insiden keracunan bukanlah cerminan menyeluruh dari program MBG, melainkan kasus kecil yang tetap dijadikan bahan evaluasi serius (Kompas.com, 2025).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah meliputi:

1.Peningkatan standar penyedia makanan melalui sertifikasi dan audit yang lebih ketat.

2.Pelibatan lembaga terkait, termasuk Badan POM, untuk melakukan pengujian sampel makanan di lapangan.

3.Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi pelaksana utama distribusi program.

Meskipun berbagai langkah sudah ditempuh, tantangan tetap muncul, terutama dalam menjaga konsistensi pengawasan di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur logistik.

Tinjauan Isu Penting

1.Keamanan Pangan – Sebagai program berskala nasional, MBG perlu memastikan standar keamanan pangan yang terukur dan teruji, bukan hanya mengejar target jumlah distribusi.

2.Akuntabilitas – Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka dalam menyajikan data serta hasil investigasi, agar tidak menimbulkan keraguan atau kecurigaan di masyarakat.

3.Manajemen Risiko – Program publik besar sebaiknya memiliki protokol penanganan krisis sejak awal, sehingga respon tidak hanya muncul setelah insiden terjadi.

4.Persepsi Publik – Walaupun jumlah kasus keracunan relatif kecil, persepsi negatif yang terbentuk bisa mengurangi legitimasi program apabila tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang transparan dan efektif.

Kesimpulan

Program MBG lahir dari niatan baik pemerintah untuk mengatasi masalah gizi. Namun, insiden keracunan yang muncul, meskipun dalam skala kecil, telah memunculkan pertanyaan besar soal keamanan pangan, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan. Agar kepercayaan publik terjaga, pemerintah perlu bergerak lebih cepat, transparan, dan responsif. Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari jaminan kualitas dan keamanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Tempo.co. (2025). Presiden Prabowo Akui Ada Kasus Keracunan Program MBG. Diakses 30 September 2025, dari https://www.tempo.co

Kompas.com. (2025). Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Janjikan Pengawasan Lebih Ketat. Diakses 30 September 2025, dari https://www.kompas.com

Coombs, W. T. (2007). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. Thousand Oaks: Sage Publications.