Gubernur Sumbar Kukuhkan KKMD, Bukti Komitmen Kuat Jaga Mangrove

 

Gubernur Sumbar Mahyeldi membuka Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (24/9/2025) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.

 

Hadir dalam acara ini Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI: Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism., Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, Ketua Forum DAS Provinsi Sumatera Barat, Ketua KKMD Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala OPD Lingkup Pemprov Sumbar.

 

Tampak juga hadir Direktur Semen Padang, Manager PLN UP3 Padang, Rektor atau yang mewakili, Kepala Balai, Kepala Dinas terkait dari Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman, Direktur PDAM Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman, Ketua LKAAM Provinsi Sumatera Barat, Kepala KPHL dan KPHP, Ketua LSM Sumatera Barat, Wali Nagari dan media.

 

DAS Anai panjangnya ±682,4 km² meliputi Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Saat ini DAS tersebut menghadapi tekanan akibat aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya DAS.

Akibat dari itu terjadi kerusakan DAS berupa banjir, longsor, erosi, kekeringan, serta terganggunya ekosistem sungai.

Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam sambutannya mengatakan, ada empat langkah utama yang bisa dilakukan untuk penyelamatan DAS. Diantaranya rehabilitasi dan konservasi, penegakan supremasi hukum bagi yang melanggar, penertiban pemanfaatan sesuai dengan RTRW, peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak.

Agar kerusakan DAS tidak semakin parah, Gubernur mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor agar tercapainya keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Terkait pengukuhan KKMD Gubernur menyampaikan, bahwa saat ini tantangan dan permasalahan mangrove di Sumbar yaitu masih adanya praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah dan limbah.

 

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism menyampaikan, pihaknya fokus mendorong partisipasi publik sebagai aksi nyata.

Harapan Ristianto Pribadi, KKMD Sumbar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Agar Pemda berkomitmen kuat dalam pengelolaan DAS dan mangrove, dengan melibatkan pusat-daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM. (adpsb)