DPRD Padang Menggelar Paparan Akhir RPJMD kota Padang 2025-2029

Ketua DPRD kota Padang H Muharlion membuka rapat Paparan akhir RPJMD kota Padang 2025-2029 di ruangan sidang utama DPRD Padang air Pacah 

Ketua DPRD kota Padang Menyampaikan bahwa RPJMD harus mengacu kepada UU nomor 1 tahun 2022 Dimana alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan 40 persen untuk pembangunan.

Belanja pegawai kita sebenarnya 46.5 persen dan harus diturunkan sebesar 16.5 persen sampai tahun2027.

Efesiensi anggaran harus dilakukan melalui langkah penambahan pendapatan dan mengurangi pengeluaran secara krusial, 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Yeni Yuliza, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025-2029 pada rapat Paparan akhir RPJMD kota Padang dengan DPRD Padang Selasa 

Kepala Bappeda kota Padang menyampaikan bahwa 30 persen lebih belanja daerah untuk Pegawai ASN dan tenaga honorer di jajaran Pemkot Padang diluar tunjangan Guru. Sebenarnya ambang batas akhir dari aturan dari UU nomor 1 tahun 2022 tersebut

Langkah awal itu dengan memaksimalkan pajak kendaraan bermotor, dan bagi pegawai Pemkot Padang untuk membayar pajak ke Wilayah Padang juga.

 Maka target kita untuk tahun ini PAD sekitar 800 Milyar lebih. Sedangkan untuk tahun 2026 sekitar 1.008 T sementara efesiensi belanja ASN bila berkurang dari ASN yang pensiun hanya menghemat 50 milyar saja. Ujarnya