Fraksi- Fraksi DPRD Sumbar Bahas Realisasi APBD 2024, Singgung Masalah Pelayanan Dan Pendapatan

DPRD Sumbar menggelar agenda pandangan umum Fraksi Fraksi terhadap Belanja Dan apbd tahun 2024 yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar pada Senen 16 Juni 2025 Di Padang.

Ditengah sepinya kehadiran anggota DPRD Sumbar yang terlihat pada absen dan kursi yang kosong pada setiap digelarnya paripurna DPRD Sumbar. Pada agenda penting itu DPRD Provinsi Sumatera Barat menyentil realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Melihat realisasi pendapatan, belanja dan neraca keuangan dari pelaksanaan APBD, DPRD menilai pengelolaan keuangan daerah belum sesuai dengan harapan.

“Dari realisasi pendapatan, belanja, dan neraca keuangan dari pelaksanaan APBD pada tahun 2024 terlihat bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sesuai dengan harapan,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman dalam rapat paripurna, Senin (16/6/2025).

Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pandangan umum fraksi=fraksi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Sebelumnya, wakil gubernur telah menyampaikan nota penjelasan dan Ranperda PPA 2024 kepada DPRD.

Menurut Evi Yandri, realisasi pendapatan daerah terutama dari pendapatan asli daerah hanya sekitar 88,03 persen atau Rp2,943 triliun dengan defisit lebih kurang Rp400 miliar. Demikian juga dengan realisasi belanja daerah hanya 92,97 persen atau Rp6,525 triliun dengan sisa belanja Rp493,077 miliar dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp117,735 miliar.

“Besarnya sisa belanja daerah, bukan disebabkan karena sisa tender atau efisiensi anggaran, akan tetapi lebih disebabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak cukup tersedia anggaran,” terangnya.

Dia juga mengingatkan, agar dicermati Bersama bahwa terdapat hutang pemerintah daerah yang harus diselesaikan sebesar lebih kurang Rp510 miliar. Termasuk di antaranya untuk bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/ kota.

Lebih jauh dia menilai, terkait dengan Silpa dari APBD tahun 2024 sebesar Rp117.735 miliar juga belum sesuai dengan yang direncanakan untuk menutup defisit dari APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp194,918 miliar. Silpa tersebut juga tidak semuanya bisa digunakan, karena sebagian besar merupakan Silpa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekilah (BOS(, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pembayaran kepada pihak ketiga yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

“Melihat pada kondisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 tersebut, tentu akan sangat berdampak terhadap kebijakan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Oleh sebab itu, DPRD dan pemerintah daerah perlu arif dan bijaksana dalam menyikapi kondisi tersebut,” ujarnya.

Dia berharap, fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat dapat melihat kondisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 secara komprehensif. Fraksi-fraksi diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk menjadi solusi dari permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 tersebut.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy telah menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 ke DPRD setempat. Vasko menyampaikan, secara umum pendapatan daerah teralisasi sebesar Rp6,482 triliun atau 94,53 persen dari target sebesar Rp6,9 triliun. Sedangkan belanja daerah terealisasi Rp6,525 triliun atau 92,97 persen dari target sebesar Rp7,018 triliun. 

Dari beberapa fraksi yang menyimpulkan pada agenda Paripurna DPRD Sumbar dimana fraksi Nasdem yang disampaikan Hj.Endarmi yang menyoroti pelayanan publik Samsat Padang Pariaman yang jelek, serta lambatnya proses pembayaran pajak di Samsat. Serta mangkraknya pembangunan Main Studion di lubuk Alung. 

Sri Kumala Dewi Fraksi PDI Perjuangan Dapil VIII Pessel-Mentawai mempertanyakan tentang kinerja pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan masyarakat