ETIKA BERDEMOKRASI DALAM PANDANGAN AL-QUR`AN : Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab

Oleh :

 Zahra Aliffa Ghany

Siska Pratama

Rita Kamelia

Muhammad Ilham Permata

Hammadi muchid

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin, serta turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim seharusnya mampu menyelaraskan nilai-nilai demokrasi dengan ajaran Islam, terutama yang terkandung dalam Al-Qur’an. Sayangnya, dalam praktiknya, demokrasi seringkali dimaknai sebatas kebebasan mutlak tanpa disertai tanggung jawab moral dan etika. Hal inilah yang perlu dikritisi.

Salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Namun, dalam pandangan Al-Qur’an, kebebasan bukanlah kebebasan tanpa batas. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zumar ayat 18:

“(yaitu) orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai diskusi dan pertukaran pendapat, tetapi tetap mengarahkan umat untuk memilih yang terbaik bukan asal bicara atau menyebar provokasi. Dalam konteks demokrasi, ini berarti setiap pendapat harus disampaikan dengan adab, fakta, dan niat yang baik, bukan untuk menyulut konflik atau memperkeruh suasana.

Sayangnya, praktik demokrasi di Indonesia kadang justru dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi di media sosial. Fenomena ini bisa kita lihat secara jelas pada masa-masa pemilu, ketika media dipenuhi narasi saling serang antarpendukung.

Amanah dan Kepemimpinan dalam Demokrasi

Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah privilege, tetapi amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Al-Qur’an menyatakan dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…”

Sayangnya, sistem demokrasi di Indonesia tidak selalu menghasilkan pemimpin yang amanah. Salah satu contoh nyata adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Sosial pada tahun 2020, yang menyelewengkan dana untuk rakyat kecil demi kepentingan pribadi. Kasus ini menunjukkan betapa jabatan dalam demokrasi bisa disalahgunakan jika tidak dibarengi dengan nilai etika dan iman. Padahal, dalam Islam, pemimpin adalah pelayan umat, bukan penguasa yang memperkaya diri sendiri.

Musyawarah dan Mengharagai Perbedaan

Demokrasi juga dibangun di atas asas perbedaan dan musyawarah. Dalam QS. Asy-Syura ayat 38, Allah memuji orang-orang yang bermusyawarah dalam urusan mereka. Islam mengajarkan bahwa keputusan yang baik dihasilkan dari keterlibatan bersama, bukan paksaan atau dominasi elit politik.

Namun dalam praktik demokrasi kita, perbedaan pendapat seringkali berujung pada konflik dan pembelahan sosial, terutama ketika perbedaan agama, suku, atau pandangan politik dimanfaatkan untuk kepentingan sempit. Padahal dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menyatakan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling menyalahkan.

Demokrasi bukanlah sistem yang bertentangan dengan Islam, selama ia dijalankan dengan etika, tanggung jawab, dan semangat musyawarah. Al-Qur’an memberikan kerangka moral yang jelas untuk membangun demokrasi yang beradab: kebebasan yang bertanggung jawab, kepemimpinan yang amanah, serta penghormatan terhadap perbedaan. Tanpa nilai-nilai ini, demokrasi bisa menjadi alat kekuasaan yang korup dan destruktif.

Sebagai generasi muda, kita punya peran penting untuk mengawal demokrasi agar tidak sekadar prosedural, tapi juga substantif dan beretika. Demokrasi yang Islami bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga soal menjaga akhlak dan menyuarakan kebenaran dengan tanggung jawab. Inilah bentuk kontribusi nyata umat Islam dalam menjaga keberlangsungan bangsa menjadikan demokrasi bukan hanya sistem, tetapi jalan menuju keadilan dan keberkahan.