Tudingan Miring Di BWS Sumatera V Padang: Kepala Satker OP Singgung Ada Mafia Data Pada Anggaran Rp 189 Miliar

Ada misteri menyelimuti realisasi anggaran miliaran rupiah di Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) Padang. Median, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Satker OP) BWSS-V, melontarkan tudingan mengejutkan: adanya pihak yang "menjual data keluar." Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara. 

Suasana wawancara pada Kamis (22/5) lalu seketika berubah tegang ketika pertanyaan mengenai realisasi anggaran kegiatan OP tahun 2024 diajukan wartawan. Berdasarkan data resmi dari KPPN Padang, realisasi anggaran tersebut mencapai angka fantastis, Rp 189 miliar, dari total pagu Rp 190 miliar. Namun, alih-alih memberikan penjelasan gamblang, Median justru melontarkan tudingan serius.

"Terus terang, ada yang menjual data keluar," ucap Median, dikutip dari harianindonesia.id, tanpa menunjuk hidung siapa yang ia maksud. "Yang kita sayangkan, anggaran itu ada bagian terbuka dan tertutup. Yang tertutup ini bisa timbulkan keresahan masyarakat." Sebuah pernyataan yang menggantung, menyisakan spekulasi dan kekhawatiran akan adanya permainan di balik layar.

Tim wartawan, yang sebelumnya mencoba meminta penjelasan dari pihak OP BWSS-V namun tak kunjung mendapat respons memadai, akhirnya memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Tujuan mereka jelas: memverifikasi pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai miliaran rupiah tersebut. Namun, hasil investigasi justru menemukan adanya keambiguan yang mencolok dalam pelaksanaan proyek.

Saat hasil temuan ini kembali dikonfirmasikan, Median berdalih. "Bapak pakai data awal, itu gak valid untuk verifikasi pekerjaan kami. Kalau dipaksakan, tentu gak sinkron," kilahnya, seolah menyiratkan bahwa ada data "valid" lain yang tidak ia tunjukkan.

Istilah "Hutang" dan Keengganan BWS SV Menunjukkan Bukti

Dalam percakapan yang semakin keruh itu, Median bahkan menyelipkan istilah "hutang," tanpa menjelaskan apakah itu hutang pekerjaan, hutang anggaran, atau hutang kepada pihak ketiga. "Harus dicek juga apakah pekerjaan itu bagian dari operasi rutin, pemeliharaan rutin, atau pemeliharaan berkala, atau dia punya hutang," tambahnya, semakin memperumit situasi.

Sepanjang wawancara, pihak Satker OP tampak berbelit-belit. Mereka terkesan hanya fokus pada operasi rutin, seperti jumlah petugas lapangan dan gaji, seraya menghindari penjelasan mengenai pemeliharaan rutin dan berkala. Keengganan untuk menunjukkan dokumentasi pekerjaan sebagai bukti realisasi anggaran semakin menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab.

Hingga berita ini diturunkan, bayang-bayang ketidakjelasan masih menyelimuti kegiatan fisik Satker OP BWSS-V Padang tahun 2024. Tim wartawan berjanji akan terus melanjutkan investigasi, demi memastikan setiap rupiah dana negara digunakan secara transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat. Siapa di balik "penjual data" ini, dan bagaimana sebenarnya realisasi anggaran Rp 189 miliar itu? Publik menanti jawaban

Sumber @mediaPortalanda