Salut! Pemkab Pasaman Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sumbar

 

TEKS FOTO: Bupati Pasaman Sabar AS dan Ketua DPRD Pasaman Nelfri Asfandi, saat menerima penghargaan Opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar.

Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), kembali berhasil menorehkan sebuah prestasi yang tergolong prestisius.

Daerah otonom yang kini dipimpin  Bupati Sabar AS itu kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumbar. 

Ini merupakan untuk ke-12 kalinya Pasaman meraih penghargaan serupa.

Opini WTP yang diraih adalah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten pasaman Tahun Anggaran 2024. 

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sabar AS dan Ketua  DPRD Kab Pasaman Nelfri Asfandi di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang, Kamis (22/05/2024).

Bupati Sabar AS mengatakan, opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah. 

Capaian kali ini, menurut Bupati Sabar, menjadi Opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Pasaman secara berturut-turut. 

Ia menegaskan bahwa Opini WTP ini sinkron atau selaras dengan prestasi Kabupaten Pasaman berupa Kinerja Terbaik 10 Besar Nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Menurutnya, kinerja Pemkab Pasaman diakui Kementerian Dalam Negeri dan BPK mendatangkan manfaat atau keuntungan langsung kepada masyarakat dengan berpeluang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). 

"Sebab Opini WTP dari BPK RI merupakan indikator utama yang menentukan pemberian DID," ujar Bupati Sabar.

Dikatakan, pemerintah daerah yang meraih opini WTP akan mendapatkan reward berupa DID, yang dialokasikan dalam APBN untuk meningkatkan kinerja keuangan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi  tidak hanya sebatas penghargaan seremonial dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI, tetapi juga berhubungan langsung dengan kesejahtetaan masyarakat,” ujar mantan Wakil Bupati Pasaman ini. 

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Teguh Suprianto di Lubuk Sikaping mengatakan raihan Opini WTP ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasaman dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi publik.

”Kami mengucapkan terima kasih hasil kerja kolektif, bukan hanya dari jajaran eksekutif, tapi juga dukungan DPRD, pengawasan BPK RI, serta partisipasi aktif masyarakat kabupaten Pasaman,” ucap Teguh. (rls/spa)