Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (9/5), dalam rangka konsultasi dan monitoring mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja legislatif di daerah.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khairuddin. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris DPRD Provinsi Sumbar, Khairuddin menjelaskan bahwa pihaknya ingin menggali informasi dan strategi dari DPRD Sumbar dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Efisiensi anggaran ini memang tidak terlalu berdampak bagi DPRD DKI Jakarta, karena otonomi fiskal kami lebih kuat. Namun, berbeda dengan daerah lain seperti Sumatera Barat yang masih bergantung pada dana transfer pusat hingga 70-90 persen,” ujar Khairuddin.
Ia menilai pentingnya solidaritas antarlegislatif di seluruh Indonesia dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran ini. Sebagai pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, Khairuddin menegaskan komitmennya untuk menyuarakan aspirasi DPRD dari seluruh daerah di tingkat nasional.
“Kita akan bersurat. Suara teman-teman DPRD di daerah akan kita bawa ke DPR RI. Ini demi kepentingan bersama dalam bingkai NKRI,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khairuddin juga menyampaikan bahwa DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mempersiapkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD. Ia menilai, pertukaran informasi antar-DPRD sangat krusial agar penyusunan anggaran bisa lebih adaptif terhadap tantangan aktual di setiap daerah.
Menanggapi kunjungan tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumbar, Irsyad Syafar, mengakui bahwa efisiensi anggaran memang berdampak signifikan terhadap fungsi pengawasan dewan.
Ia juga mendorong DPRD DKI Jakarta untuk turut menyuarakan kondisi yang dihadapi DPRD Sumbar kepada pemerintah pusat agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menurunkan kualitas kerja lembaga legislatif di daerah. (JS/rel/)
0 Comments