Komunikasi Politik di Era Digital: Antara Keterbukaan dan Manipulasi

 

Oleh : Auranica aqueena mahasiswa ilmu komunikasi universitas Andalas Padang 

Di era digital, komunikasi politik mengalami perubahan drastis. Jika dulu komunikasi politik lebih banyak dilakukan melalui media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar, kini media sosial menjadi arena utama bagi para aktor politik untuk membangun citra, menyampaikan gagasan, serta memobilisasi dukungan. Keunggulan media sosial dalam komunikasi politik adalah keterbukaannya. Siapa saja bisa berpartisipasi dalam diskusi politik, mengomentari kebijakan, dan bahkan secara langsung berinteraksi dengan pemimpin politik. Hal ini menciptakan ruang demokratis di mana suara masyarakat lebih mudah tersampaikan tanpa perantara media massa tradisional.  

Namun, di balik keterbukaan itu, ada tantangan besar berupa manipulasi informasi. Algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi politik dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga mempersempit ruang diskusi yang sehat. Hoaks dan disinformasi pun dengan mudah menyebar, membentuk opini publik berdasarkan narasi yang belum tentu faktual. Selain itu, komunikasi politik digital sering kali berorientasi pada popularitas daripada substansi. 

Para politisi lebih memilih pendekatan populis dengan konten yang sensasional demi mendapatkan perhatian, dibandingkan menyampaikan program kebijakan secara mendalam. 

Akibatnya, politik menjadi semakin dangkal dan penuh dengan permainan citra. 

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat. Kesadaran untuk memilah informasi dan mendiskusikan politik secara rasional harus ditanamkan, sehingga komunikasi politik di era digital tidak hanya menjadi ajang propaganda, tetapi juga wadah demokrasi yang sehat.  

Komunikasi politik di era digital membawa peluang dan tantangan. Keterbukaan informasi memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan risiko manipulasi dan disinformasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang mendukung transparansi serta peningkatan literasi digital agar komunikasi politik dapat berfungsi sebagai alat demokrasi yang efektif.  

Auranica aqueeana