PTN BH Perlu Ikut Bantu Pemprop Sumbar Gol-kan Dana Hibah Usaha Swasta

Penulis:Obral Chaniago

Sumatera Barat.

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Pemprop Sumbar) menurut perkiraan juga akan menyalurkan Dana Hibah PT. Rajawali untuk beasiswa putra-putri Sumbar yang berprestasi akademik tak mampu secara ekonomi, di tahun 2025 ini akan sama dengan tahun 2024 lalu baik jumlah penerimaan mau pun total angka penyaluran serta bulan penyalurannya.

Tahun lalu penyalurannya diberikan pada bulan September serta jumlah angka penerima beasiswa perguruan tinggi negeri sebanyak Rp. 5 juta perorang dan bagi siswa menengah atas SMA, SMK dan SLB Rp. 2 juta perorang.

Berkemungkinan besar total angka penyaluran tahun 2025 ini juga sebanyak Rp. 5 miliar barangkali akan sama dengan tahun lalu juga sebanyak Rp. 5 juta perorang untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan Rp. 2 juta perorang untuk siswa menengah atas SMA, SMK dan SLB.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Drs. H. Barlius, MM bahwa maju dan mundurnya total angka penyaluran Dana Hibah PT. Rajawali berdasarkan hasil laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU)nya saja yang salurkan, jelasnya ketika dikonfirmasi pada Jumat 31 Januari 2024.

"Sehingga hasil manfaatnya saja yang di salurkan atau SHU-nya yang menjadi total penyaluran. Seyogianya hasil SHU-nya naik dari tahun sebelumnya, maka total angka penyaluran dana Hibah PT. Rajawali di tahun ini juga akan meningkat. Sebaliknya juga demikian", pungkasnya Barlius.

Namun, bila dilihat infonya bagi perusahaan swasta yang baru memberikan dana hibah untuk beasiswa putra-putri Sumbar dari kategori tersebut, belum ada perusahaan lain yang menyusul kecuali hanya perusahaan PT.Rajawali saja memberikan hibah ke Pemprop Sumbar sampai sekarang.

Bila diamati dari profil usaha perusahaan PT.Rajawali tak pula jauh berbeda dengan perusahaan swasta lainnya yang memanfaatkan peluang bisnis di Sumbar.

Namun, sampai sekarang baru satu biji perusahaan besar PT. Rajawali saja yang memberikan hibah buat beasiswa putra-putri Sumbar berprestasi akademik dan tak mampu secara ekonomi.

Bagaimana pula dengan perusahaan yang lain ataukah regulasinya yang berbeda dan atau juga tingkat kepiawaian orang nomor satu di Sumbar yang beda tingkat lobi politiknya secara tidak langsung, seyogianya demikian ?

Kalau ditilik dari aturan sebelumnya cukup rumit supaya bisa disalurkan uang hibah sebagai dana abadi dari PT. Rajawali, yang semula uang hibah tersebut tersimpan di Pemprop Sumbar, kemudian dipindahkan ke Bank Nagari atau masih dengan sebutan Bank BPD Sumbar waktu itu.

Beberapa tahun kemudian, dana abadi hibah PT. Rajawali masih terkendala dengan aturan untuk disalurkan supaya tidak menjadi temuan hukum dibelakang hari.

Tahun bertukar dan gubernur Sumbar pun berlanjut dengan yang lain.

Sehingga dana hibah PT. Rajawali menemukan solusi untuk dapat disalurkan melalui Badan Layanan Umum Daerah atau ragam BLUD supaya nilai manfaatnya yang disalurkan, bukan pokok.

Awak media ini bukan 'latah' menuliskan potensi dana hibah PT. Rajawali, tetapi sejak Pemprop Sumbar mulai menggarap bakal menjadi dana hibah hingga sampai berawal penyalurannya di tahun 2024 dan tahun 2025 yang merupakan penyaluran dana hibah PT. Rajawali yang ke 2 kalinya di tahun ini, penulis nyaris mengikuti perkembangannya saban tahun sampai sekarang.

Anehnya, kenapa hanya baru satu saja perusahaan bonafit yang memberikan dana hibah buat beasiswa putra-putri kategori tersebut diatas. 

Sedangkan banyak lagi perusahaan swasta bonafit lainnya dengan jaringan bisnisnya di wilayah Sumbar atau pun menggunakan lahan areal perkebunan sawit yang direkomendasikan oleh Pemprop Sumbar.

Diyakini terdapat puluhan merek perusahaan swasta bonafit skala besar di Sumbar, bila ini dapat berhasil digarap oleh Pemprop, berkemungkinan para peserta didik di perguruan tinggi negeri di Sumbar bakal bisa dibayarkan Uang Kuliah Tunggal atau UKT oleh support dana hibah perusahaan swasta yang ada di Sumbar.

Sehingga 2 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTN BH Universitas Andalas (Unand) Padang dan Universitas Negeri Padang atau UNP BH tak perlu pula terlibat bisnis usaha tambang yang sedang hangat diperbincangkan sekarang.

Karena PTN BH di pacu oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan hukum oleh Kementerian terkaitnya, supaya PTN BH bisa lepas landas dari pembiayaan pusat menuju PTN BH sebagai perguruan tinggi negeri otonomi kampus.

Sehingga PTN BH akan ikutan mengolah Sumber Daya Alam atau SDA pertambangan yang ditawarkan pemerintah sebagai solusi buat PTN BH bisa mandiri atau lepas landas dari pembiayaan pusat dan kampus PTN BH menuju otonomi kampus.

Dengan demikian, PTN BH perlu ikut membantu Pemprop Sumbar Gol-kan Dana hibah usaha swasta ?**