1 Juta Orang Menganggur Lulusan Perguruan Tinggi Setiap Tahun, Solusi Pemerintah Hanya Dengan MBKM

Oleh: Obral Chaniago

Setiap tahun, Indonesia mencetak sekitar 1, 4 juta lulusan sarjana hingga diploma 3.

Tahun 2022, jumlah mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi mencapai 1, 85 juta orang.

Namun, persentase penduduk Indonesia yang lulus perguruan tinggi masih rendah, yaitu 10, 15 persen. Sementara itu, rata-rata lulusan perguruan tinggi di negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah 47, 42 persen atau Indonesia ketinggalan 37, 27 persen dari negara-negara OECD.

OECD yang dalam Bahasa Indonesia berarti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Negara-negara OECD adalah, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chili, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, dan Prancis.

OECD didirikan pada tahun 1961 cikal bakal dari Organization for European Economic Co-operation (OEEC). Organisasi ini merupakan forum bagi pemerintah negara-negara demokrasi yang memiliki ekonomi berbasis pasar global dunia internasional.

Sekarang muncul pertanyaan dan opini publik

Bahwa Menpan-RB telah menginfokan, pemerintah tidak menerima tenaga honorer lagi tahun 2025, dan hanya menyebut sebagai pegawai pemerintah adalah ASN, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh waktu.

Lalu, kemanakah penyaluran lulusan perguruan tinggi tahun berikutnya ?

Belum lagi lulusan tingkat menengah atas atau sederajat, jumlah angkanya juga sangat signifikan.

Ataukah pemerintah akan membuka 'kran' peluang bagi lulusan perguruan tinggi melalui perusahaan Outsourcing, masuk ke rongga staf akuntan dan manajemen serta tenaga personalia pada dinas dan instansi, kantor, badan, UPT, dan lembaga pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota, sebagai pengganti tenaga honorer ?

 

  

Beberapa fakta terkait lulusan perguruan tinggi di Indonesia, yakni sekitar 80 persen lulusan perguruan tinggi bekerja disektor yang tidak terkait dengan perkuliahannya.

Sedangkan tahun 2022 hanya 47, 2 persen lulusan perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Dengan demikian, pemerintah bikin solusi, membuat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mengatasi tantangan lulusan perguruan tinggi.

Terkait ini pula Kemendikbud ristek mengembangkan sistim Pembelajaran Daring (Spada) Indonesia untuk mengatasi kapasitas terbatas institusi pendidikan tinggi.