Mahasiswa KKN Meluncurkan Policy Brief Untuk Permasalahan Stunting di Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai

Oleh : Juwita dan Muhammad Dzaky Riandi Dosen Pembimbing Lapangan : Drs. Yulkardi, M.Si

 

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas di Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai yaitu Juwita dan Muhammad Dzaky Riandi dari Jurusan Ilmu Politik membuat policy brief terkait permasalahan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan lebih rendah dibandingkan anak seusianya.

Periode 1.000 hari pertama kehidupan adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Asupan nutrisi yang cukup dan tepat selama periode ini sangat penting untuk membentuk pertumbuhan fisik dan kognitif anak yang optimal. Sebagai mahasiswa ilmu politik mencoba mengaitkan materi yang sudah diperoleh diperkuliahan dengan permasalahan yang ada di lokasi KKN dengan melakukan program kerja yaitu pembuatan policy brief.

Policy brief merupakan dokumen singkat dan informatif yang dirancang untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat keputusan, dalam hal ini policy brief yang telah dibuat direkomendasikan kepada Wali Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai yaitu bapak Nasra Tasar pada tanggal 13 Agustus 2024. Policy brief tersebut diterima dan diberi apresiasi oleh Wali Nagari. Harapannya dengan dibuatnya policy brief ini dapat menjadi acuan nagari dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan stunting.

Dokumen berisi ringkasan singkat tentang permasalah stunting ini dianalisis dan ditemukan rekomendasi kebijakan terbaik menggunakan Analytycal Hierarchy Process (AHP), dimana AHP ini merupakan salah satu metode yang digunakan oleh analis kebijakan dalam menentukan alternatif terbaik. Pada policy brief yang telah dibuat rekomendasi kebijakan terbaiknya adalah membuat peraturan nagari terkait permasalahan stunting, nantinya peraturan nagari bisa menjadi percontohan bagi nagari lain dalam menyusun peraturan nagari.