SUDAH IDEALKAH BIROKRASI DI INDONESIA SAAT INI?

 

 Seluruh masyarakat Indonesia tentu pernah bersentuhan langsung dengan mekanisme dan alur birokrasi yang ada di Indonesia. Mulai dari yang bersifat individu hingga kelompok seperti SIM, KTP, dan sebagainya. Beragam komentar dan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat mengenai pengurusan hal administrasi tersebut. Ada yang puas dan begitu juga sebaliknya.

 Pada prakteknya, kebanyakan dari masyarakat Indonesia saat ini mengeluh akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme dan alur birokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, pelayanan yang diberikan oleh birokrat terkadang berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. Maka tidak heran apabila banyak dari masyarakat yang menggunakan jalan yang instan dan praktis dalam memperoleh keperluannya yang berhubungan dengan hal-hal administrasi di pemerintahan.

 Permasalahan tersebut sebenarnya bukan menjadi rahasia lagi bagi masyarakat Indonesia sebab hal tersebut seperti telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Padahal seharusnya birokrasi di Indonesia dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat karena birokrasi merupakan bagian yang penting dan menjadi perwajahan bagi pemerintah Indonesia mengenai baik atau buruknya sistem pemerintahan yang ada. Sebab apabila birokrasinya sudah bersih maka citra yang buruk tersebut secara perlahan-lahan dapat menghilang.

 Namun dalam mewujudkan birokrasi yang ideal tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam mengubah tatanan birokrasi di Indonesia menjadi ideal sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa langkah yang mungkin dapat dilakukan dan diterapkan di dalam tatanan birokrasi di Indonesia.

 Pertama, Pelatihan dan Penanaman Nilai Moral dan Etika. Moral dan etika menjadi bagian penting dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dengan seseorang yang memiliki moral dan etika yang baik maka akan mengantarkan hidupnya sesuai jalan yang baik dan benar, begitu juga dengan sistem pemerintahan. Namun hal tersebutlah yang tidak banyak dimiliki oleh pejabat dan birokrat di Indonesia. Maka dari itu, sangat diperlukan pelatihan dan penanam nilai moral dan etika tersebut dalam melaksanakan penyelenggaraan negara agar sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

 Kedua, Penerapan Hukum yang Jelas dan Tegas. Dengan adanya kejelasan dan ketegasan dari hukum itu sendiri, maka akan membuat para pejabat dan birokrat sadar dan paham akan tugas dan tanggung jawab sehingga mampu membuat mereka sadar akan konsekuensi yang diterima akibat pelanggaran aturan yang berlaku. Selama ini kebanyakan para pejabat dan birokrat, mereka cukup abai terhadap hukum yang ada. Hal tersebut muncul dikarenakan ketidakjelasan hukum dan minimnya ketegasan dalam pelaksanaannya. Maka tidak heran apabila banyak pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia.

 Ketiga, Penerapan Meritokrasi. Meritokrasi adalah penepatan posisi seseorang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dengan adanya kesesuaian dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam mengelola dan mengatur sesuai, maka akan mengeluarkan output maksimal dalam pengerjaannya. Namun pada kenyataannya di Indonesia, masih banyak lembaga atau instansi baik itu swasta dan pemerintah yang memiliki karyawan yang tidak memiliki kesusaian antara tugas dan keahliannya. Sehingga tidak mengherankan apabila sistem birokrasi di Indonesia masih belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

 Keempat, Peningkatan Teknologi dan Informasi. Saat ini, teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi membuat segala sesuai menjadi mudah dan praktis. Sebenarnya didalam sistem pemerintahan Indonesia sudah mulai ada penerapan tugas yang berbasis teknologi dan informasi namun terkadang kurang maksimal dalam penerapannya. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan dalam bidang tersebut agar sistem pelayanan dan tata kelola pemerintah dapat berjalan lebih baik lagi dari pada sebelumnya.

 Kelima, Kejelasan Sistematika Alur Persyaratan. Banyak dari masyarakat Indonesia yang ketika mengurus hal-hal yang berbau administrasi terkadang sulit dan kesusahan akibat ketidakjelasan alur dan sistematika pengurusan administrasi. Maka tidak heran apabila masyarakat Indonesia banyak yang menyalahi aturan dengan menggunakan orang dalam dalam mengurus hal-hal administrasi. Sistematika alur persyaratan tersebut alangkah lebih indahnya apabila di sosialisasikan kepada masyarakat mengenai tahap-tahapan jelas. Selain itu, merujuk pada poin 4 (sebelumnya), dengan adanya peningkatan teknologi dan informasi seharusnya alur mekanisme tersebut dapat tertera di dalam website masing-masing instansi dan juga didalam media sosial masing-masing instansi tersebut agar masyarakat Indonesia tahu dan paham mengenai alur dan sistematikanya.

 Dengan adanya penerapan pada poin-poin tersebut, seharusnya tata kelola birokrasi Indonesia diharapkan dapat mampu menuju ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab dengan adanya birokrasi yang jelas dan bersih maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Apabila telah terwujud harapan tersebut maka tentu pemerintah juga akan mendapatkan umpan balik yang positif juga dari masyarakat.