Makna Birokrasi yang Sesungguhnya VS Birokrasi Saat Ini

Pada awal kemunculan dan diperkenalkannya istilah Birokrasi di Perancis, birokrasi sendiri memiliki makna negatif. Makna negative tersebut merupakan bentuk sindiran terhadap pejabat yang merupakan abdi raja di Perancis yang gemar mengadakan pesta mewah ditengah kelaparan rakyat pada saat itu. Hal itu dilakukan dengan memungut pajak sangat tinggi, mengeksploitasi tenaga rakyat, serta menjilat para raja dan bangsawan pada masa itu. Istilah “bureaumania” yang saat itu digunakan untuk menyindir para pejabat tersebut. Setelahnya kata tersebut memunculkan varian baru di berbagai negara, seperti bureaucratie (Perancis), burocrazia (Italia), dan bureaucracy (Inggris).

            Namun berbeda dari Perancis, ketika diperkenalkan di Amerika istilah birokrasi memiliki makna positif. Birokrasi di Amerika pada masa itu memiliki makna, yaitu suatu metode untuk menggantikan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh rezim otoriter atau pemerintahan yang otoriter pada masa itu. Sehingga birokrasi pada masa itu memiliki keunggulan yaitu dapat melaksanakan tugas-tugas besar dan kompleks secara efisien, karena memiliki otoritas hierarkis dan spesialisasi fungsional dalam menjalankan tugas.  

            Seiring berjalannya waktu banyak definisi-definisi birokrasi yang berkembang terutama dari berbagai literatur yang ada. Salah satu satu definisi birokrasi yang terdapat dalam kamus Bahasa Jerman edisi 1813, yang mengemukakan bahwa birokrasi didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang oleh berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya diperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesame warga negara. Selain itu definisi-definisi dirokrasi juga banyak dekemukakan oleh para ahli atau ilmuan, terutama ilmua sosial. Berikut ini beberapa definisi birokrasi menurut para ahli:

1.     Menurut Beetham, birokrasi diartikan institusi yang berada pada sektor negara yang memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan hukum dan berhubungan dengan pertanggungjawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya.

2.     Menurut Weber, birokrasi adalah organisasi dengan sebuah hierarki panggajian, pejabat tetap atau penuh waktu yang Menyusun rantai komando. Organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah organisasi birokrasi yang dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sampai pada sasarannya, karena organisasi birokrasi mempunyai struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang memiliki kekuasaan mempunyai pengaruh, sehingga dapat memberi perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain.

3.     Menurut Rourke, birokrasi diartikan sebagai sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisahdengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.

4.     Menurut Hague, birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang digaji dan memiliki stuktur hierarki dalam suatu pemerintahan serta memiliki tanggung jawab melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh pemerintah, baik itu berhubungan dengan hukum, administrative, maupun berhubungan langsung dengan publik.

            Namun saat ini birokrasi banyak disalah artikan oleh orang-orang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh oknum dalam struktur birokrasi, sehingga mengakibatkan birokrasi di cap negatif oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri contohnya, birokrasi bukan lagi suatu bentuk organisasi yang memiliki salah satu tujuan yakni pelayanan publik, akan tetapi birokrasi sekarang dianggap sebagai bentuk organisasi yang didalamnya penuh dengan kecurangan.

            Anggapan seperti itu bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena beberapa faktor atau realita yang terjadi saat ini. Penyalah gunaan jabatan, kecenderungan memperbesar kekuasaan, menerima sogok, tidak jujur, dan korupsi, merupakan beberapa alasan dibalik buruk dan bobroknya birokrasi Indonesia saat ini. Faktor-faktor tersebut saat ini sangat sering terjadi dalam birokrasi Indonesia. Birokrasi yang memiliki sifat memerintah, tetapi harus dibarengi dengan ikut serta memberikan pelayanan kepada publik. Namun faktanya saat ini birokrasi terkesan tidak bertanggungjawab dengan hanya memerintah saja tanpa memberikan pelayanan yang seharusnya diberikan kepada publik.

            Patologi (penyakit) birokrasi yang seperti itulah, yang menjadikan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi terhadap birokrasi Indonesia. Agar kedepannya birokrasi Indonesia dapat Kembali dipercaya oleh masyarakat. Sehingga birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hal negatif atau buruk, namun dipandang sebagai sesuatu yang positif, yang mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk lebih maju dan lebih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

 

Referensi:

Handoyo, Eko. dkk. (2016). Etika Politik. Edisi revisi kedua 2016. (Semarang: Widya Karya, 2016)

 

Ginnaurrizky Nurfitri, Mahasiswi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas