Nama : SHADDAM JADID AKBAR
NIM : 2210832011
Mata Kuliah : BIROKRASI DAN POLITIK
Sejak awal di proklamasikannya
kemerdekaan Indonesia, negara sudah mulai meletakkan fokus pembangunan di
berbagai aspek dan bidang demi dapat menciptakan suatu negara yang makmur,
sejahtera, dan ingin menjadikan ibu pertiwi menjadi suatu negara yang maju.Baik
di dalam bidang mengenai Pembangunan Sosial Ekonomi, Infrastruktur, serta
Perkembangan Sistem Politik Di Indonesia. Pemerintah sebagai aktor yang
terlibat dalam sistem politik dan pemerintahan berperan sebagai penggerak suatu
sistem itu sendiri, dengan dibantu partisipasi dari masyarakat di negara
tersebut.
Berbicara mengenai tujuan negara
dalam menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi yang efisien dan melesat,
tentu terdapat beberapa unsur yang menjadikan pembangunan tersebut dapat
berjalan, salah satunya adalah Birokrasi. Birokrasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) merupakan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh
pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Jadi, secara harfiah inni mengartikan bahwasannya Birokrasi adalah orang yang
bekerja di meja dengan aturan yang ketat.
Birokrasi sendiri memiliki beberapa
tugas yang dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pelaksanaan
Kebijakan, yang mana birokrasi bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pengawalan
dan Regulasi, birokrasi memastikan kepatuhan terhadap undang undang dan
peraturan dengan melakukan pengawasan dan menegakkan peraturan.
Menurut
Heywood (2013) bahwa setidaknya terdapat empat fungsi yang muncul pada
birokrasi jika dilihat kaitannya dengan politik yaitu Fungsi Administratif,
Fungsi Artikulasi Kepentingan Publik, Fungsi Stabilitas Politik, Fungsi
Penasihat Kebijakan. Birokrasi disebut juga sebagai lembaga pemerintah
sekaligus lembaga bisnis. Beberapa contoh dari Birokrasi Indonesia adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Perusahaan
Listrik Negara (PLN), dan Garuda Indonesia Airways (GIA).
Setelah beberapa pemaparan dari
birokrasi tersebut, muncul sebuah pertanyaan apakah birokrasi di Indonesia
sudah berjalan dengan baik menurut tugas dan fungsinya, atau malah birokasi
Indonesia belum bisa dikatakan sebagai suatu lembaga yang efisien?. Birokrasi
telah memegang peran utama dalam pemberian pelayanan publik dan telah berperan
menjadi suatu instrumen politik praktis. Birokrasi merupakan suatu jalan bagi
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kebijakan yang pada umumnya berkaitan
dengan fungsi pelayanan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi menilai Birokrasi di Indonesia masih belum
efektif dan efisien, hal ini dikarenakan kelembagaan yang tidak tepat fungsi,
tidak tepat ukuran dan tidak cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam
masyarakat. Melihat pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tersebut, disimpulkan bahwasannya memang Birokrasi
Indonesia masih belum efektif dan masih banyak kekurangan kekurangan. Ini tentu
menjadi PR wajib bagi pemerintah untuk memperbaiki dan melakukan pembenahan
pada Birokrasi Indonesia.
Beberapa pembenahan yang harus
dilakukan pemerintah adalah mungkin lebih memfokuskan kepada sumber daya
manusia yang mana menjadi unsur utama dalam pergerakan birokrasi indonesia.
Seperti dengan menanamkan pendidikan birokrasi dan politik kepada masyarakat
sedari jenjang pendidikan, serta selanjutnya dapat melakukan tahap penyeleksian
ketat kepada SDM yang ingin menjalankan sistem birokrasi. Mungkin dengan lebih
memperhatikan latar belakang pendidikan
dan previliage dari orang orang yang
akan terjun dalam dunia birokrasi, serta lebih memfokuskan orang orang yang
mempunyai pengalaman organisasi yang mumpuni mengingat birokasi dapat diartikan
sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan tugas yang bersifat speasialis
Hambatan lain dalam perkembangan
birokrasi adalah masi seputar tentang sumber daya manusia sendiri, yang mana
berasal dari pola pikir birokrat dan pimpinan. Upaya menjadikan Birokrasi Indonesia menjadi lebih
profesional dan efektif dapat dilakukannya reformasi birokrasi yang mana hal
ini dapat menciptakan suatu sistem birokrasi yang prfesional, berintegritas,
melayani publik, netral, sejahtera dan berdedikasi.
0 Comments