PADANG - Mahyeldi Ansharullah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (DHD BPK) 45 Sumbar untuk masa bakti lima tahun ke depan, yaitu untuk periode 2023-2028.
Mahyeldi yang sehari-hari menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu terpilih secara aklamasi
dalam musyawarah daerah (Musda) VII DHD BPK 45 Sumbar di aula Kantor Gubernur Sumbar di Padang, Minggu (19/11/2023). Musda itu diikuti oleh seluruh DHC BPK 45 kabupaten/kota se-Sumbar.
Ketua DHC BPK 45 Kabupaten Pasaman H. Asnil M. menyatakan menyambut baik dengan terpilihnya Mahyeldi secara aklamasi sebagai Ketua DHD BPK 45 Sumbar. "Kami ucapkan selamat, dan semoga sukses mengemban amanah," katanya.
Asnil berharap terpilihnya Mahyeldi bisa menjadi energi baru bagi organisasi agar keberaradaan DHD BPK 45 Sumbar makin dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Asnil tidak menampik bahwa sejauh ini keberadaan organisasi itu kurang mendapat perhatian, terutama dari para pemangku kepentingan. "Dengan dipimpin oleh Pak Mahyeldi, diharapkan bisa memberi harapan baru," ungkap Asnil lagi.
Terlepas dari persoalan itu, Asnil menilai pelaksanaan Musda VII DHD BPK 45 Sumbar tahun ini berjalan cukup sukses, baik dari sisi antuasiasme para peserta maupun rangkaian kegiatan yang menyertai pelaksanaan musda.
"Alhamdulillah, baik antusiasme peserta maupun rangkaian kegiatan musda berjalan cukup sukses," kata Asnil. "Kita dari Pasaman tidak menyangka kegiatannya bisa sesukses ini," tambahnya.
Asnil juga menginformasikan bahwa peserta dari Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) cukup mendapat perhatian dari para panitia penyelenggara. "Kita banyak dilibatkan dalam rapat komisi dan sidang pleno," ungkapnya.
Sejalan dengan itu, tambah Asnil, saran dan masukan peserta dari Pasaman dan Pasbar juga sering ditampung oleh panitia penyelenggara.
Terkait Pemilu 2024, menurut Asnil, DHC BPK 45 tidak terafiliasi kepada kekuatan politik mana pun. "Kita independen dan tidak tergabung ke dalam kekuatan politik mana pun," sebutnya.
Asnil berharap semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan lain dalam menghadapi dan menjalani tahapan-tahapan Pemilu 2024. "Berbeda pilihan sah-sah saja, tapi keutuhan bangsa harus lebih diutamakan," tandasnya. (spa)
0 Comments