Gubernur Sumbar Usulkan Penambahan Isi Rombel SMA kepada Kemendikbudristek Dikarenakan Masih Ada Siswa Tamatan SMP Yang Belum Dapat sekolah

 

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan penambahan isi kelas atau rombongan belajar (rombel) di beberapa SMA di Sumbar kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.

Hal ini di kemukan oleh gubenur ketika bertemu dengan Direktur Dikmen Diksus Kemendikbudristek RI sabtu malam di padang

Mahyeldi menegaskan, usulan itu untuk menyikapi masih adanya siswa lulusan SMP yang belum dapat diterima di SMA Negeri akibat keterbasan kuota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun 2023.

Untuk itu menurut beliau solusi yg tepat untuk menampung siswa yang belum dapat sekolah adalah dengan menambah isi rombongan belajar ( rombel ) di beberapa SMA di Sumatera barat yang sebelumnya 36 siswa di tambah menjadi 40 siswa.

Menurutnya, usulan penambahan isi rombel itu telah berdasarkan hasil anasilis Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar, terhadap sebaran SMA dan domisili calon siswa yang belum mendapat sekolah lanjutan dan juga permohonan beberapa Bupati dan Walikota di Sumbar yang bahkan mereka memohon penambahan rombel bukan saja isi

 

Kemudian beliau menerangkan, penambahan isi rombel itu tidak bisa serta merta dilakukan oleh Pemprov Sumbar. Tetapi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kemenndikbudristek, karena berkaitan dengan daftar siswa pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Itu harus persetujuan kementrian dulu, karena dalam aturan standar pelayanan isi rombel berjumlah 36 siswa dan tidak boleh ditambahkan tanpa seizin kementerian,” terangnya.

Sementara itu Kepala Disdik Sumbar, Barlius menuturkan SMA yang diusulkan untuk mendapat penambahan isi rombel berjumlah 31 SMA yang berada di 10 kabupaten/kota. Yaitu, 17 SMA di Kota Padang, 2 SMA di Padang Panjang, 2 SMA di Payakumbuh, 3 SMA di Bukittinggi, 2 SMA di Solok, 1 SMA di Padang Pariaman, 1 SMA di Tanah Datar, 1 SMA di Limapuluh Kota, 1 SMA Sijunjung dan 1 SMA di Pasaman.

Pemilihan sekolah tersebut diterangkan Barlius, telah dilakukan berdasarkan pemetaan dan laporan mengenai sekolah yang disekitarnya masih banyak siswa lulusan SMP yang belum mendapatkan SMA.

“Kita memperjuangkan anak-anak yang belum mendapat sekolah ini. Dengan catatan mereka belum terdaftar di sekolah swasta. Kalau sudah terdaftar tidak boleh lagi ditarik,” kata Barlius menggaris bawahi.

Menanggapi itu, Direktur Dikmen Diksus Kemendikbudristek, Putra Aska Elevri mengatakan, akan meneruskan permintaan Gubernur Mahyeldi tersebut kepada Mendikbudristek Menteri Nadiem Makarim agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti di tingkat pusat.

“Usulan Pak Gubernur akan kami teruskan untuk dikaji lebih lanjut dan dipertimbangkan,” ujar beliau.