Keberagaman dalam Membentuk Sistem Hukum Indonesia

 Oleh: Amanda Pratiwi, mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas 

 Sistem hukum adalah kerangka hukum yang mengatur tata cara dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu negara atau wilayah untuk mengatur perilaku masyarakat dan menyelesaikan konflik. Sistem hukum dapat bervariasi di seluruh dunia, tergantung pada tradisi hukum, sejarah, dan budaya suatu negara. Sistem hukum di indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat indonesia sendiri karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu

Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam budaya, sistem hukum Indonesia mencoba mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut dalam proses pembentukan dan implementasi hukum. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada konstitusi negara yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan hukum tertinggi di negara ini. Konstitusi ini memberikan dasar hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, dan menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Tidak hanya memiliki hukum nasional, tetapi di Indonesia juga terdapat pemberlakuan hukum adat karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Hukum adat membantu menjaga dan memelihara identitas budaya suatu komunitas. Dengan mengakui dan menerapkan hukum adat, masyarakat dapat mempertahankan praktik, nilai, dan tradisi mereka yang unik. Ini penting untuk memperkaya keragaman budaya di suatu negara.

Dalam beberapa kasus, pendekatan hukum adat dapat lebih cocok untuk menangani masalah lokal dibandingkan dengan sistem hukum formal. Ini dapat mengurangi kebutuhan untuk memanfaatkan pengadilan formal, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa.

     sendiri.

       

Di Indonesia juga terdapat hukum islam, dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam. Oleh sebab itu, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum negara ini. Hukum Islam diterapkan terutama dalam ranah hukum keluarga dan hukum perdata, dengan beberapa prinsip dan ketentuan Islam yang diadopsi dalam peraturan perundang- undangan. Misalnya, dalam hal pernikahan, perceraian, warisan, dan adopsi, prinsip-prinsip Islam digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks keberagaman dan pluralisme agama di Indonesia, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan perlindungan hak-hak individu serta hak-hak minoritas agama.

Apakah terdapat dampak negatif terhadap pembagian sistem hukum nasional, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam?

Menurut saya, disisi lain pembagian sistem hukum ini juga memiliki dampak negatif, terutama dalam hal penetapan hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa, serta dalam hal perlindungan HAM sistem hukum adat dan Islam di Indonesia seharusnya lebih memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

Terkadang, ada kekhawatiran bahwa dalam praktiknya, beberapa aturan atau praktik hukum adat atau hukum Islam mungkin tidak konsisten dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional.Serta, interpretasi dan penerapan hukum adat dan hukum Islam dapat bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum yang konsisten.

Amanda Pratiwi, mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas