ISU PENJUALAN PULAU DIMENTAWAI UNDANG PERHATIAN KEMENKO POLHUKAM

 

Padang,- Jurnalis Sumbar

Isu penjualan Pulau Penanggalat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) beberapa waktu lalu sampai menarik perhatian dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Pulhukam) 

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Republik Indonesia Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han). beserta rombongan kunjungi Korem 032/Wirabraja. 

Setibanya di Makorem 032/Wbr Heri Wirantoro mengatakan, Undang-undang Dasar (UUD)Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 mengatur semua tanah di Indonesia hanya boleh dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) 

"Berdasarkan UUD 1945,bumi,air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diatur hak penggunaannya, " kata Heri di Padang, Rabu (18/1/2023)

Acara rapat koordinasi dan pengendalian isu tentang penjualan Pulau Pananggalat Mentawai yang viral di situs jual beli luar Negeri, yang dihadiri oleh Pejabat Provinsi Sumbar dan Kabupaten Mentawai diantaranya Gubernur Sumatera Barat di wakili oleh Jasman sebagai Staf Ahli Gubernur. 

Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Provinsi Sumbar, Kapolda Sumatera Barat diwakili oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, Kabinda Sumatera Barat, Danlantamal diwakili Wadanlantamal II/Padang  Kolonel Marinir Andy Prasetyo, Pj. Bupati Kepulauan Mentawai Dahlan, Danlanud Sutan Sjahrir Padang diwakili oleh Letkol Kal Ges Afriadi, Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Suirwan.

Dalam rapat Koordinasi Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M.Tr.(Han) juga melaksanakan vidcon konfirmasi langsung dengan PT. Laut menari sebagai pengelola/pemilik pulau Pananggalat.

Setelah melaksanakan rakor rombongan Kemenko Polhukam Republik Indonesia melanjutkan kunjungan ke Kepulauan Mentawai didampingi Pejabat setempat untuk Mendapatkan data dan fakta lapangan terkini terkait isu penjualan Pulau Pananggalat yang saat ini menjadi isu aktual nasional, sehinga nantinya dapat mengambil langkah-langkah penanganan isu dalam rangka terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan nasional khususnya di wilayah Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai. (Kitti)