Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Tutup Rakor Monev Program Strategis Kementrian Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Nazwir SH, M.Hum

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Nazwir SH, M.Hum menutup secara resmi Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Kementrian Koperasi dan UKM Sistem Informasi Data Terintegrasi, Jumat, (23/12/2022) bertempat di Hotel Santika Padang.

Rapat Koordinasi diikuti 90 orang peserta yang terdiri dari Perwakilan Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro dari 19 Kabupaten/Kota se-Sumbar, Ketua Pokja dari 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pendataan lengkap K-UMKM Tahun 2022, serta unit kerja internal.

Rakor Monev berlangsung selama 2 hari, 22-23 Desember 2022.

Dalam sambutannya, Kadis Koperasi dan UKM Nazwir mengatakan saat ini UMKM di Sumbar sering menjadi sorotan. Bagaimana tidak, unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Sumbar adalah provinsi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang dapat melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM, sehingga dapat meng- hasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

Kadis Koperasi dan UKM Nazwir, SH, M.Hum mengatakan menyambut baik diadakannya Rakor Monev ini. “Terima kasih atas kerja keras bapak/ibu tim pokja pendataan lengkap koperasi dan umkm beserta enumertor dan koordinatornya yang telah melakukan kegiatan penting berupa pendataan koperasi dan umkm di 9 kab/kota di Sumbar. Semoga rakor yang bapak/ibu ikuti selama dua hari dapat mempermudah pembuatan program agar lebih tepat sasaran” ujar Nazwir.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat Nazwir, SH, M.Hum juga menyampaikan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi besar terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM di Indonesia. Berdasarkan Data per 31 Desember 2021 jumlah koperasi aktif di Sumatera Barat mencapai 2200 akan tetapi hanya sekitar 65% yang memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi.

Capaian ini tidak lepas dari segala upaya Pemberdayaan K-UMKM yang solid dan sinergis antar stakeholder, termasuk antar pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tentu juga didukung sumber daya pendanaan yang memadai baik dari APBN maupun APBD. Oleh sebab itu, pertemuan kali ini cukup penting karena akan membahas kegiatan–kegiatan strategis yang didanai oleh APBN Kementerian Koperasi dan UKM,” ujar Nazwir

(Marlim)