Athari Gauthi : Jangan Bodohi Masyarakat Saya Dengan Berita Yang Tidak Benar

Pemilu masih akan berlangsung lebih kurang 2 tahun lagi. Akan tetapi para politisi, baik yang sedang duduk sebagai anggota dewan, maupun yang baru mau mencalonkan diri, telah mulai bermanuver. Sering dari mereka tebar pesona dengan menebar berita yang belum tentu kebenarannya. Semua ini hanya untuk menarik simpati, sehingga pada saatnya nanti, masyarakat akan memilih mereka pada pemilu yang akan datang.

 

Mirisnya, berbagai tingkah yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut, hanya demi untuk meningkatkan kembali elektabilitas dan popularitas berpolitiknya. Mereka tidak segan-segan walau untuk menyebar kebohongan sekaligus kepada masyarakat daerah pemilihan mereka.

Tidak terkecuali di Sumatera Barat, dimana para tokoh yang akan bertarung pada pemilu tahun 2024 yang akan datang terlihat mulai bermain ditingkat isu sentral yang menjadi sorotan banyak orang. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk menguatkan ketokohan, dengan skenario panjang yang sudah disiapkan.

Parahnya lagi, karena terlalu asyik dalam memainkan peran politiknya, terkadang ada yang lupa isu yang diangkat sudah tidak berada pada koridor yang sebenarnya, dimana mereka tidak lebih hanya menyampaikan sebuah kebohongan, bahkan walau apa yang di publikasikan tidak akan bisa terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat.

Melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut, membuat Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi angkat bicara. Melalui pesan singkat WhatsApp, Athari Gauthi mengaku sangat miris dengan tingkah laku para politisi tersebut. Bahkan Athari tidak menampik segala dugaan dramatisir pembodohan yang dilakukan oleh para politisi tersebut sangat tidak beretika, sehingga membuat masyarakat tertipu dengan apa yang mereka katakan

“Saya adalah anggota Badan Anggaran DPR RI. Tidak pernah ada pembahasan mengenai flyover sitinjau laut baik di komisi V sebagai mitra PUPR dan juga di badan anggaran” ujar anak Bupati Solok Epiyardi Asda.

Jangankan untuk dimulai, masuk program pemerintah juga tidak sampai saat ini, artinya tidak masuk program pemerintah untuk tahun 2023. “Lagian saat ini yang diperlukan adalah solusi yang paling cepat, bukan solusi utk 2024” ujar Athari.

Satu lagi menurut Athari Gauthi, catatan yang perlu diingat, Hutama Karya hanya kontraktor, tidak bisa menentukan program pemerintah dan juga anggaran negara. “Mengada-ada itu, kalau ada pasti saya diberi tahu, karena dari akhir tahun lalu saya yg memperjuangkan sitinjau laut ini ke PUPR lewat rapat kerja komisi V” lanjut Politisi Muda PAN ini.

Lebih lanjut Anggota Komisi V DPR RI ini mengatakan, sampai saat ini tidak ada pembahasan sama sekali, apalagi rencana anggaran pembangunan fly over Sitinjau laut” ungkapnya

Dikatakan Athari, seharusnya kepada mereka yang terus menebar kebohongan demi popularitas, sebaiknya mulai bercermin diri. Karena menurutnya rakyat sudah pintar, jangan dibodohi terus. Apapun kegiatan pemerintah yang tidak akan, atau tidak mungkin dilaksanakan, sebaiknya tidak disampaikan, karena itu hanya PHP (Pemberi harapan palsu) yang hanya akan melukai hati masyarakat.

Karena dari informasi yang bersumber dari media yang pernah dibacanya, salah satunya  Athari sangat menyayangkan pernyataan salah satu anggota DPR RI yang mengatakan akan mulainya  pembangunan Flyover Sitinjau Laut pada Juni Tahun 2023. Padahal dari seluruh data dan informasi yang di ikutinya di Komisi V dan Badan Anggran DPR RI,  Flyover  baru sebatas wacana dan permintaan dari Pemerintah Propinsi  Sumatera Barat kepada pemerintah pusat, dan bahkan belum ada pembahasannya pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk tahun anggaran 2023, bahkan dia sendiri juga belum dapat surat permohonannya.

“Orang itu kan klaim, suratnya sudah masuk kepusat. Saya tidak tahu suratnya kemana?, karena saya di Komisi V dan di Banggar belum ada anggaran untuk Flyover, bahkan  katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai. Untuk diketahui, itu bukan proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan milyaran, tetapi triliunan. Jadi katanya akan dimulai Juni 2023, saya tegaskan itu bohong….saya di Komisi V, saya di Badan Anggaran DPR RI, saya katakan belum ada anggaran untuk Flyover untuk Sitinjau Laut, jadi jangan bodohi masyarakat saya,” tegas Athari.

Disebutkan oleh Athari, bahwa hal ini perlu disampaikannya supaya jangan ada informasi-informasi tidak benar yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, apalagi hanya untuk kepentingan pencitraan seseorang. Bahkan sesuai komisinya di DPR RI, dia yang lebih tau tentang proyek yang akan dikerjakan.

Dalam rapat di Komisi V, saya sudah bongkar habis, dugaan siasat pembodohan masyarakat demi pencitraan pilitik dengan wacana pembangunan  Flyover jalan penghubung Kota Padang ke Kabupaten Solok. “Ada videonya kalau ingin tau” ujar Athari.

“Dalam berita yang saya baca, orang tersebut akan mengundang Hutama Karya. Dia bilang Hutama Karya akan menawarkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU), bukan begitu sistem KPBU. KPBU itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, nah.. proyeknya itu yang punya pemerintah. Artinya pemerintah yang menawarkan kepada badan usaha-badan usaha yang ada, nanti ditenderkan, mana yang cocok dan sesuai yang dengan aturan dan yang disyaratkan. Maka itulah badan usaha yang dipilih oleh pemerintah.  Jadi tidak bisa Hutama Karya bilang, nanti kami akan KPBU dengan pemerintah. Tidak boleh itu…. dari mana dia tahu kalau dia yang akan mengerjakan. Karena proses tender itu harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka oleh pemerintah. Jadi bukan swasta yang menawarkan proyek, tetapi pemerintah yang menawarkannya,”tegas Athari lagi.

Kemudian, terkait  dengan pemberitaan peresmian Jalan Tol Sicincin, Athari juga mengatakan, bahwa saat ini pembangunannya sedang berlangsung,  yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR melalui badan usaha (pihak ketiga) karena sebelumnya sempat terhenti, dan tahun ini baru dianggarkan kembali untuk pelaksanaan lanjutannya.

Karena diketahui Jalan tol sicincin merupakan hasil dari usulan anggota DPR RI di Komisi V kepada Kementerian PUPR melalui Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT).

“Jadi sekali lagi bukan peresmian jalan tol, kalau peresmian itu artinya pekerjaan jalan tol itu sudah selesai. Harusnya syukuran saja untuk lanjutan pembangunannya, jadi saran saya sama orang yang suka pencitraan, cukuplah…jangan terlalu sering untuk membodohi , kalau hanya tujuannya untuk menarik simpati rakyat,” ujarnya

“Sekali lagi saya tegaskan, jangan bodohi masyarakat saya, dengan memberi harapan-harapan palsu” ungkap Athari Gauthi

Oleh: Marlim