Komisi V Tekankan Diknas Agar Beasiswa Tepat Sasaran

Daswanto pimpin komisi V dalam rapat  pembahasan dengan opd diknas sumbar sabtu23/7 foto plz

Komisi V DPRD Sumbar merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan agar serapan anggaran beasiswa Rajawali lebih tepat sasaran.

Hal itu disampaikan oleh Komisi V kepada mitra kerja dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 selama tiga hari di Hotel Balcone Bukittinggi, Rabu hingga Jumat (20-22/7).

Komisi V juga mengingatkan, agar penyaluran Beasiswa Rajawali dapat lebih memperhatikan persentase bagi siswa/siswi yang keuangan orang tuanya tidak mampu.

”Kita juga minta agar penempatan guru P3K agar disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Aida.

Aida menambahkan, Komisi V juga merekomendasikan peningkatan honor guru-guru honor dari Rp25 ribu/jam menjadi Rp75 ribu perjam, dan SMK yang sudah tidak memadai dan proporsional agar dilikuidasi saja.

Komisi V juga merekomendasikan kepada Dinas Sosial teng kegiatan perbaikan sarana dan prasarana Panti Asuhan yang sudah tertampung pada KUA-PPAS, agar betul-betul dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Beberapa infrastruktur dari Panti sudah harus dilakukan pembenahan dan penambahan infrastruktur guna mencukupi daya tampung panti. Sementara untuk pelatihan-pelatihan panti agar dibekali dengan anggaran yang cukup.

”Selain pelatihan, juga diberikan sarana dan prasarana penunjangnya seperti mesin jahit dan sebagainya,” tambah Aida.

Begitupun dengan kerjasama pihak ketiga, katanya, juga harus diperkuat oleh OPD dalam menyalurkan anak-anak panti yang selesai mengikuti pelatihan.

Sedangkan Masjid Raya Sumatera Barat, selain tempat ibadah, juga menjadi tempat pembelajaran ABS-SBK. Untuk gerakan yang mendukung program ini harus direncanakan dengan matang dan anggaran yang memadai.

Pembenahan gedung dengan sarana dan prasarana masjid Raya Sumbar serta SDM didalamnya, harus lebih baik lagi. ”Menjawab ini tentunya dibutuhkan kualitas SDM dan anggaran yang proporsional,” terangnya.

Begitupun untuk dana insentif untuk Imam Besar Masjid Raya Sumatera Barat. Komisi V DPRD Sumbar juga merekomendasikan kepada Biro Kesra agar ditingkatkan dan merekrut para imam yang sudah berpengalaman.

Sementara kepada Dinas Kebudayaan, Komisi V DPRD Sumbar menekankan agar penguatan promosi budaya harus dilakukan terobosan seperti bekerja sama dengan pelaku usaha eks Hotel atau rumah makan dan sebagainya dalam pengenalan budaya-budaya. (Pzv)