Jika Fitri Nora Diganti. Ada Rasa Takut Perempuan Untuk Memilih Partai ini

 

Fitri nora saat diwawancara tentang pencopotan dirinya sebagai ketua DPRd Pariaman Senen 25/7 foto dir

Beredarnya isu dan berita tentang pergantian Ketua DPRD Kota Pariaman; dari Fitri Nora,SE kepada Harpen Agus Buliandi (Andi Cover), ditanggapi oleh Rico Adi Utama Dato’ Panglima, selaku Direktur Eksekutif POLEGINS (Political and Legal Institute).

“Ya, saya kaget juga baca berita di salah satu media online Sumbar (Sumatera Barat), bahwa Ibu Fitri Nora akan diganti dari posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman. Seyogianya, Partai Gerindra harus mempertahankan perempuan yang berprestasi duduk di parlemen seperti dia (Fitri Nora.red),” ungkap Rico Adi Utama, yang saat ini berada di Kota Padang dan sedang melakukan persiapan memberikan materi di PKDN Sespimti Polri, beberapa hari lagi di Mapolda Sumbar, Senin (25/07/2022).

“Sumbar ini adalah basisnya Gerindra. Sangat mungkin di 2024 nanti, Gubernur dari Gerindra dan di Pemilihan Presiden (Pilpres) sangat mungkin pula calon dari Gerindra yang akan menang. Tapi, jika apa yang dilakukan terhadap Fitri Nora ini benar-benar terjadi, maka ini akan berdampak besar di Sumbar hingga level nasional. Perempuan akan takut masuk Gerindra, toh yang berprestasi dan mantan aktivis perempuan saja bisa dilengserkan, apalagi perempuan biasa yang malah baru malang melintang di dunia politik, takut dong mereka,” imbuhnya.

“Setelah membaca berita itu, saya coba langsung diskusi dengan Pak Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra, juga saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI, melalui chat WA beliau mengatakan. “Saya sudah sampaikan, bahwasan perlu dipertimbangkan terkait pergantian Ketua DPRD Kota Pariaman tersebut, apalagi kedepannya partai – partai akan menghadapi verifikasi faktual dan penjaringan bakal Calon Legislatif (Caleg) untuk Pileg (Pemilihan Legislatif) 2024 nanti,” beber Rico Adi Utama.

Lebih lanjut Rico Adi Utama juga menyayangkan, jika memang ada sesuatu yang salah dan kejanggalan pada SK DPP Gerindra yang disampaikan oleh Sekretaris DPC Gerindra Kota Pariaman, itu akan memperparah keadaan Partai Gerindra di Sumbar.

“Masih segar dalam ingatan, kasus lengsernya Ketua DPRD Kota Bukittinggi yang dijabat oleh Bapak Herman Syofian. Apa yang akan terjadi di Kota Pariaman ini, beda tipis. Pak Herman bisa lengser, karena dia bukan ketua DPC partai, sementara Fitri Nora ketua DPC, sehingga bisa lebih selektif dengan SK (Surat Keputusan) Gerindra yang muncul itu,” tegasnya.

“Apalagi Fitri Nora adalah peraih suara terbanyak di Kota Pariaman. Belum lagi Suara Prabowo – Sandi sangat signifikan dan sangat besar di Kota Pariaman. Itu juga prestasi Fitri Nora sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Pariaman. Jangan sampai suara Gerindra mendadak terjun bebas di Kota Pariaman dan bisa-bisa Kabupaten Padang Pariaman (Piaman), hiingga se Sumbar nantinya. Harus benar – benar berpikir jernih ini nampaknya Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk menyikapinya selaku Ketua Harian DPP Gerindra,” pungkas Direktur Eksekutif POLEGINS, yang merupakan salah satu lembaga riset hukum, sosial dan politik tersebut. (rl-ra