Jangan Libatkan Siswa. Guru BK dan Wali.murid Siap Bertanggung Atas Perbuatannya

 

Rapat Terbuka komisi IV DPRD Padang dengan kepala sekolah SMPN 1Padang Yan Hendrik bersama guru guru kelas menyangkut mark up nilai kelulusan siswa sebanyak 50 orang itu akhirnya membuahkan hasil 

Hadir dalam rapat tersebut Inspektorat kota Padang dan sejumlah anggota DPRD komisi IV. Rapat yang dipimpin oleh Zulhardi Latief dari.partai Golkar menambah titik terang bahwa biang kerok dari Mark up ini adalah guru BK SMPN 1 Padang yang takut ditulis namanya karena dia dalam audisi penilaian guru teladan nasional.

Dari penelusuran media ini, mencuat awalnya sejak ombudsman mengeluarkan perintah pembatalan nama nama siswa dari SMPN 1 Padang untuk diterima di SMA 1 Padang sebagai sekolah favorit dikota ini

Sontak wali murid menuntut nasibnya diperjuangkan ke DPRD Sumbar pada 28/6 yang membuahkan hasil Kasus ini viral dimedia sosial dan media cetak nasional

Komisi IV tak ingin berlarut- larut kasus ini merugikan.nama baik dunia pendidikan di kota Padang. Usai Pembahasan DPRD di hotel truntum langsung mengadakan sidak dengan mengundang dinas pendidikan dan inspektorat untuk menyelesaikan Mark up.

Dalam rapat tersebut terkuak kabar bahwa mark.up atau penambahan nilai kelulusan siswa sah dan menyakinkan seorang guru BK yang senior di SMPN 1 Padang

Akhirnya terkuak bahwa guru BK dengan wajah cemas.dan.menangis mengakui bahwa atas saran dan persetujuan dia untuk menambah nilai kelulusan siswa menjadi diatas 9.0.  lebih malah ada 9.3 

Jadi terkuak kasus ini dikarenakan ada salah seorang siswa yang memprotes nilai nilai yang keluar di SMAN dijalur prestasi kecerdasannya kok dibawah kami kami disekolah

Sehingga Sejumlah wali kelas SMPN 1 Padang menangis saat kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Kota Padang. Wali kelas tersebut meminta maaf atas pendongkrakan nilai siswa.

Guru Bimbingan Konseling SMP 1 Padang Erdawati menjelaskan ke anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, pendongkrakan nilai dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan wali murid, dan siswa kelas IX.

 

“Kami minta maaf, pendongkrakan nilai ini dilakukan setelah dilakukan pertemuan dengan wali murid dan siswa kelas IX SMP 1 Padang,” katanya di Gedung SMPN 1 Padang, Rabu (29/6/2022).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meminta agar siswa tidak dikorbankan dalam permasalahan ini.

Menurutnya, karena ada informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, bahwa siswa yang melakukan mark up nilai.

“Saya tidak setuju kalau siswa di salahkan. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Sumbar, sekolah menyatakan yang melakukan pendongkrakan nilai adalah siswa, yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana menyelamatkan siswa yang berjumlah 50 orang ini. Jelas mereka korban,” tuturnya.

#fl