Ticker

6/recent/ticker-posts

DPRD Pasbar Sambut Aliansi Mahasiswa Sampaikan Beberapa Tuntutan

Aliansi Mahasiswa Pasbar melakukan demo Di Padang Tujuh, pada Jumat (20/5/222) foto hn


Pasbar, jurnalissumbar –- Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (Pasbar), gelar aksi Terkait Anjloknya harga Tandan Buah Sawit (TBS) sampaikan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasbar. Aksi tersebut dilaksanakan di depan Kantor DPRD Pasbar, Padang Tujuh, pada Jumat (20/5/222)


Kordinator Aksi Anhar bersama peserta aksi sampaikan lima tuntutan utama diantaranya: Mengecam tindakan PKS yang membeli TBS secara sepihak, Meminta kepada Pemda Pasbar harus mengambil tindakan jelas dan terukur terkait anjloknya harga TBS, meminta turunkan harga pupuk, mencopot Kepala Dinas Pertanian dan peternakan karena gagal dalam mengatasi permasalahan yang ada dan terkait kejelasan pemekaran nagari persiapan.


“Kami datang bersama rekan Mahasiswa menyuarakan aspirasi dan keluhan Masyarakat Pasbar, banyak persoalan saat ini yang terkesan lamban dalam mengatasi masalah yang ada”. Ungkap Anhar.

Lanjutnya, ia bersama Mahasiswa lainya meminta sikap tegas Dprd pasbar terkait penderitaan masyarakat saat ini, dimana menurutnya saat ini anjloknya harga sawit berbanding terbalik dengan mahalnya harga pupuk.


“Kami meminta DPRD Pasbar membuat surat tertulis terkait tuntutan kami berupa hitam di atas putih, Kami perihatin melihat Ibu-ibu kami di rumah pusing memikirkan biaya sehari-hari apalagi untuk biaya pendidikan” Lanjut Anhar.


Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD, H. Erianto Pasbar bersama beberapa anggota, Syafridal, Erefriwan, Endra Yama P, Baharuddin dll secara langsung terima Aliansi Aksi Mahasiswa.


“Kami atas nama DPRD Pasbar mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada rekan Mahasiswa, tentunya aspirasi ini adalah keinginan kita semua, sebagai fungsi legislasi ini semua akan kami tindak lanjuti”, sambut Erianto didampingi anggota dewan lainya.


Dijelaskan Erianto, saat ini Dprd Pasbar sudah memanggil pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terkait penetapan haraga, apakah sudah sesuai dengan penerapan propinsi Sumbar.


“Bersama jajaran OPD Pasbar kami sudah memantau dan turun langsung kelapangan, memang benar adanya masih ada penetapan harga sepihak oleh PKS dan kami akan melakukan teguran”, jelas Erianto.


Sementara itu terkait tuntutan lainya, pihak Dprd Pasbar menyebutkan sudah menganggarkan untuk jalannya rencana Pilwana (Pemilihan Wali Nagari serentak) pada tahun ini.

“Untuk memenuhi tuntutan Mahasiswa, apa yang menjadi permohonan aksi akan siap kami tanda tangani dalam bentuk surat rekomendasi”, tutup Erianto. (hn)**

Post a Comment

0 Comments


SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS