Supardi Minta Dinas Sosial Optimalkan Validasi Data Masyarakat

Supardi memberikan Sambutan salad acara sosialisasi pemantapan Data valid pKh

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Supardi mengapresiasi Dinas Sosial yang melakukan optimalisasi pengelolaan data terkait penerima bantuan sosial.

Menurut Supardi perbaikan pengelolaan data tersebut perlu dilakukan. Karena banyaknya masyarakat mengeluh terkait tidak tepatnya sasaran bantuan.

“Saya dapat aduan dari masyarakat ada yang dapat sekeluarga, orang tuanya pejabat, orang yang mampu membeli mobil fortuner dan lain sebagainya,” terangnya saat mengisi materi dalam Rapat Koordinasi tentang optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Hotel Rocky Plaza Andalas, Rabu, (16/03) pagi.

“Saya juga melihat permasalahan data selalu terjadi apalagi di saat ada bencana, laporan dari KPK pun menyebut ada sekitar 11 juta data yang bermasalah dan harus direvisi lagi,” katanya.

Meski tak memastikan, ia menerka salah satu penyebab masalah data bermasalah adalah dari petugas yang melakukan input data. Untuk hal ini, ia meminta diadakannya pelatihan atau worskhop tentang peningkatan kualitas SDM petugas data. Terlebih lagi, ‘open rektuitment’ petugas input data harus diseleksi secara profesional.

“Saya kira kalau petugas aplikator data main pilih saja, hal ini yang akan menyebabkan data yang terkumpul jadi bermasalah. Apalagi sampai ada unsur politis dari petugas data dalam melakukan penginputan,” katanya.

Ia berharap untuk kedepannya, Provinsi Sumbar agar menjadi provinsi yang baik dalam pengelolaan data dan punya citra baik di mata nasional. Segala upaya untuk itu harus dilakukan. Sebab, peran data, apalagi Sumbar adalah rawan bencana, sangat diperlukan.

“DTKS ini kan sumber data segala sumber kalau kita akan menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat, nah kalau data ini banyak bermasalah bagaimana kita akan memberikan bantuan yang tepat sasaran, kami di DPRD Sumbar siap untuk bersinergi,” ujarnya. 

Kepala dinas sosial Sumbar,  Arry Ruswandi mengatakan JKN dana APBN masih ada 1juta jiwa lagi untuk menerima pbijkn. Jika semua data masuk ke data PBIJKN masuk akan mengurangi beban APBD Daerah.

Dalam kegiatan Validasi data nantinya harus berkoordinasi sebaik baik dengan pihak yang ditunjuk oleh pemerintah setempat

Kadis menyebutkan Seperti kota Bukittinggi harus melalui koordinasi Lurah setempat,

Meningkatkan komitmen semua petugas dan komponen untuk bekerja lebih baik agar kepentingan masyarakat terwujud sesuai dengan peraturan pemerintah.

Utusan dari kabupaten dan kota se-Sumbar untuk mengirimkan surat rekomendasi dari bupati dan walikota.

(sdq)