Selamat Datang Tahun 2022, Selamat Tinggal Tahun Penuh Kenangan 2021, Nasib Buruh Menjadi Catatan Kita!!

Oleh: Obral Caniago

(Penulis Naskah Ini, Obral Caniago/Seorang Journalist).

Menurut versi saya perihal yang teramat menarik persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak selama tahun 2021, tentang pergantian kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi buruh di Indonesia. 

Kenapa demikian, seyogianya inilah fenomena yang teramat perlu kepedulian pemerintah dan para politisi serta pemilik usaha. 

Walau pun UMP telah ada penetapannya belum lama ini. 

Namun, masing masing per jiwa buruh, sejujurnya akan tetap saja upah yang diperoleh setiap kali gajian tak merasa cukup. Karena buat kebutuhan hidup mungkin saja bisa mencukupi atau kurang lebih dari cukup. 

Tetapi, seorang buruh yang memiliki keluarga kebutuhannya sudah serta merta terlibat langsung dengan gaya hidup. 

Nah, semua kalangan tentu telah menganalisanya secara timbal-balik antara pemilik usaha dengan kebutuhan untuk satu orang buruh yang bekerja pada perusahaan terkait, apa pun jenis komoditi yang di produksi oleh perusahaan.

Fenomena itu hanya selintas saja dan versi ini telah dilewati buruh tak ribut lagi karena telah ada penetapan pengupahan secara resmi dari pemerintah. 

Terkait UMP sebelum di putuskan tentu telah melalui pengkajian yang matang sebelum ditetapkan, sehingga kenaikan upah berbuah penetapan. 

Tetapi versi yang terus menerus pasti dilalui oleh seorang buruh adalah kebutuhan dalam keluarga mau tidak mau terjebak dengan gaya hidup demi untuk keperluan penunjung fasilitas pendidikan buat putra-putrinya di berbagai tingkatan. 

Semua jenis perangkat elektronik digital ini tak membedakan, klas, kasta, dan strata, serta volume penghasilan. 

Akibat dari semua jenis perangkat lunak guna penunjang fasilitas pendidikan dengan tarif harga yang tak membedakan lapisan kehidupan. 

Dan, tarif harga barang elektronik digitalisasi dari beragam merek dan pengeluaran masuk ke Indonesia diyakini pemerintah belum menentukan tarif dan pengawasan. 

Baik jenis tarif paket, pulsa, serta sejenisnya diamati pemerintah nyaris mengabaikan. 

Sehingga buat gaya hidup demi mengarungi wadah di lembaga pendidikan hanya cukup upah satu bulan beli perangkat barang elektronik digitalisasi tak kecukupan. 

Buruh juga pasti di dera dengan gaya hidup guna menelusuri keperluan perangkat elektronik penunjung alat tulis dan coppyan materi pendidikan.

Pertanyaannya disini adalah, apakah semua perjiwa buruh sudahkan terimbas dengan program Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah. 

Jika sudah, maka program Bansos yang telah menelusuk ke dalam roh keluarga buruh, seyogianya akan dapat sebagai penyeimbangan gaya hidup. 

Tetapi, jika program Bansos masih ada dinding pemisah buat buruh, maka dalam satu keluarga buruh yang berharap hidup dari upah 1 bulan, dari bulan ke bulan, sudah barang tentu buruh yang dapat upah untuk kebutuhan hidup akan terus menerus di dera dan di rajam oleh biaya digitalisasi dan beli paket pulsa gaya hidup buat pendidikan. 

Program pendidikan dengan menggunakan barang elektronik digitalisasi, sehingga Indonesia menjadi ladang pasar produk dari jenis dan merek yang amat menggiurkan. Keluarga buruh pun ikut jadi 'korban' gaya hidup demi kepentingan putra-putri menimba ilmu pendidikan dengan menggunakan perangkat elektronik digitalisasi. 

Sebab, produksi pencetakkan buku buku bacaan sudah ditiadakan dan digantikan oleh digitalisasi sebagai wadah penyimpanan bahan bacaan buat pendidikan dengan beragam jenis aplikasi dari perangkat elektronik yang di inport. 

Dengan demikian, seyogianya buruh dapat mengarungi kebutuhan hidup dan di dera serta juga di rajam dengan gaya hidup. Demikian, salam.(*).