PPKM Upaya melindungi Diri dan Keluarga

Mengawali  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Darurat yang dimulai 2 juli hingga 20 juli mendatang  oleh Pemerintah ditengah melambungnya kasus covid19 di Indonesia hari ini dikupas tuntas dalam sebuah dialog daring di media center KPCPEN (7/7)

 Eko Prasetyanto Purnomo mengatakan, ada sejumlah hal penting dalam PPKM Darurat yang bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat. “Mempengaruhi kita dalam bekerja, belajar, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk wilayah yang menerapkan PPKM Darurat, perkantoran yang non-esensial wajib melakukan WFH atau bekerja di rumah 100%,” tegasnya dalam Dialog Produktif yang diselenggarakan oleh KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, Rabu (7/7).

Ia menegaskan, PPKM Darurat memang harus dilakukan secara kebersamaan, hal tersebut untuk memutus mata rantai virus. Perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan. “Kita bisa melihat sekarang semuanya meningkat, bahkan ada rumah sakit yang sudah kewalahan mengendalikan lonjakan kasus Covid-19,” ungkapnya. Selain itu, Kemendagri secara intensif juga memberikan pemahaman dan melaksanakan Instruksi Mendagri No. 15 dan 17 tahun 2021 sebagai Dasar PPKM Darurat. Isinya antara lain mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covi-19. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS menjelaskan, sosialisasi harus terus dilakukan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi PPKM Darurat. Terutama dari para tokoh masyarakat. “Jadi sosialisasi skala mikro sehingga tujuan dari PPKM darurat ini bisa maksimal,” tegasnya. 

Melalui dialog daring dengan Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, menjawab kebijakan pemerintah tentang PPKM darurat sebagai tatanan baru yang diberlakukan  Agar masyarakat mau patuh dengan aturan ini.

Dihadapan nara-sumber yang lain Dr.Bima Arya Sugiarto Walikota Bogor, dan Dr Hermawan Saputra  membahas polemic dalam menegakkan aturan PPKM darurat  untuk bergotong royong dalam memerangi covid19 

Dalam dialog webinar Eko menyampaikan beberapa hal penting yang terkait reformasi birokrasi di desa menyangkut tatanan Indonesia baru secara persoalan teknis dengan keterbatasan anggaran.
 
Haruslah ada sinergi sitas antara masyarakat pemerintah
didalam kebijakan anggaran desa untuk  memerangi covid19 ditengah masyarakat tentu rasa-rasanya kita tidak bisa lepas dari yang namanya reformasi birokrasi, mengingat pandemi sesunggunya belum juga berakhir. Lalu bagaimana wujud rumusan tata birokrasi desa yang compatible untuk tatanan Indonesia baru?

   
Beliau dalam webinar kali ini menyampaikan beberapa hal penting terkait birokrasi di desa menyangkut tatanan Indonesia baru secara persoalan teknis dengan keterbatasan anggaran.

Haruslah ada sinergi sitas antara masyarakat pemerintah

"Desa kita ini begitu luar biasa banyak, ada sekitar 74 ribuan dan desa-desa tersebut tersebar sangat tidak merata. Perlu kita sadari juga bahwa, kemampuan masyarakat desa ini juga belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam reformasi birokrasi, di mana kita harus bisa meningkatkan kinerja agar nantinya kemampuan seluruh desa di Indonesia bisa meningkat secara merata," Tutur Eko. 


Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, PPKM Darurat ini sebenarnya adalah untuk menegaskan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat yang selama ini abai.Abai terhadap protokol tidak hanya membahayakan diri sendiri melainkan lingkungan di sekelilingnya. “Kalau di tempat saya di Bogor, seluruh SKPD dan kepala Dinas kita bagi di berbagai kewilayahan. Pada intinya harus melakukan terobosan, harus aktif untuk bisa mengurangi penyebaran virus ini,” katanya. Dia menegaskan, pihaknya juga meminta kerja sama masyarakat dalam penerapan PPKM Darurat. Menurutnya, apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat bukan hal lain. Untuk di Kota Bogor, pihaknya melakukan pembatasan dengan memutar balik masyarakat yang tidak memiliki kepentingan. “Awalnya hanya malam, sekarang kita lakukan selama 24 jam,” jelasnya. Dengan adanya PPKM Darurat ini dia berharap penyebaran Covid-19 bisa berkurang bahkan lenyap selamanya. Selain itu, kesehatan ekonomi juga bisa lebih cepat pulih sehingga masyarakat bisa kembali hidup normal seperti sedia kala.