Tiga OPD Pemprop Sumbar Masih Menduduki Posisi PLT, Apakah Kekurangan SDM-ASN, Kenapa ?

Padang, 

Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah (Pemprop) Sumbar sampai pertengahan Tahun 2021 ini masih menduduki posisi Penjabat Pelaksana Tugas (PLT). Apakah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), kenapa  ?

Tiga Penjabat yang menduduki posisi PLT ini, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, PLT Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan PLT Kepala Kantor Inspektorat/Bawasda-masing masing pada OPD Propinsi Sumbar. 

Ketika saya bertandang menjumpai PLT Kepala Kantor BKD Propinsi Sumbar, Fitriati M, membenarkan hal ini, saat ia (Fitriati M) baru saja menghanyakkan badannya diatas mobil dinasnya dalam kesibukkannya sangat pendek waktu sekira pukul 15.30 WiB sero, Rabu 16 Juni 2021.

Saya dapat waktu dari PLT Kepala Kantor BKD Sumbar, Fitriati M, sekira 30 detik saja saat dia sambil menanda tangani sejumlah surat penting yang disuguhkan oleh mitra kerja ASN ketikanya telah berada dalam mobil dinas dihalaman kantornya. 

Tetapi yang menarik fenomena terkait ini, jabatan PLT penjabat tak berkuasa penuh, dengan tunjungan juga setengah jika dibandingkan dari kepala dinas difinitif. 

Ini hal kurang menarik bagi saya. Apakah kekurangan SDM-ASN yang ada di ranah Pemprop Sumbar, maka hal ini juga tidak menarik bagi saya. Karena saya yakin, kalau diamati SDM-ASN di wilayah Pemprop Sumbar cukup berlimpah. 

Tetapi fenomenanya yang sangat menarik bagi saya untuk perlu dicermati oleh Komisi terkait di DPRD Sumbar, kapan secepatnya dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk lelang jabatan guna menduduki posisi/jabatan kepala dinas/kantor/badan untuk pimpinan ke-3 kantor tersebut. 

Karena itu, saya telah memperoleh info dari berbagai sumber bahwa adanya kekecewaan bagi ASN yang memiliki SDM yang mapan/mampu yang sesuai memenuhi dengan persyaratan baik golongan, kepangkatan dan telah sekian kali telah pernah menduduki posisi esalon III pada sebelumnya. 

Kabar yang telah bertebaran sekaitan ini hendaknya, Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansarullah perlu menyikapi hal ini. Bahwa masih ada dugaan dari kalangan ASN sendiri dilingkungan Pemprop Sumbar, yang kecewa dengan adanya 3 kantor dengan posisi PLT. 

Info selintasan menyebutkan, gubernur terindikasi lebih mementingkan penyelamatan untuk orang yang bakal sedikit lagi masa dinasnya berakhir maka di PLT-kan, saja. 

Sebab, diduga jika penjabat ini di difinitkan tak akan memenuhi persyaratan. Karena masa pensiunnya sudah diambang pintu tinggal 1 tahun, dan 1, 5 tahun lagi. Upaya di PLT, kan guna menutupi permainan demi menyelamatkan tim pemenangan, satu almamater, dan atau juga faktor kedekatan daerahisme. 

Nah, jika berkaca dari fenomena ini diduga yang terjadi maka Pemprop Sumbar jadi bahan cibiran oleh masyarakat yang berciloteh di kedai-kedai kopi sakarek. 

Masyarakat bukan tak cerdas menyerap informasi. Kalau Gubernur Sumbar jika tak mengutamakan konpetensi SDM-ASN untuk menduduki posisi kepala dinas secara difinitif. 

Terkait ini pula saya masih ingat bahwa mantan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno (IP) pernah bertutur pada rapat terbukanya. IP, saat itu mengungkapkan, bahwa penjabat PLT bagi kepala dinas/kantor/badan akan menimbulkan masaalah dikemudian hari. Karena penjabat PLT tak melalui jalur kompetensi SDM-ASN, tak melalui Pansel lelang jabatan. 

Sepenggal kalimat dari mantan guberbur Sumbar masih terngiang bagi saya. 

Pasalnya, penjabat PLT tak bisa sebagai pemutus pengambil kebijakan pada kantor yang dipimpinnya. Dengan demikian, dapat dipastikan penjabat PLT bekerja dan berkiprah setengah hati. Sekaitan ini semoga saja Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansarullah, arif dan bijaksana menyikapi fenomena ini. Kabar burung bukan tak berarti dan perlu disikapi. Semoga saja, Salam.(*).