Polda Sumbar Sabtu (29/5/2021) pagi di Fahira Hotel Kota Bukittinggi mengadakan Diskusi Publik Aprindo Sumatera Barat dengan tema "Peran industri Ritel dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional dan Sumatera Barat".
Diskusi publik berlangsung setengah hari itu selain dihadiri langsung Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel indonesia (Aprindo.) Sumatera Barat Rinaldi Sikumbang.,S.Si.MM (C), Wakil Pemimpin Wilayah 02 BNi (area Sumbar, Riau, Kepri & Sungai Penuh) iwan Affandi.,SS.MM serta Polda Sumbar diwakili Kanit 1 Sub bidang 2 Ekonomi Direktorat intelkam Polda Sumbar kompol. Hery Satriawan,SH dan pelaku ritel berjumlah 70 orang"
Sudah seharusnya pelaku ritel melakukan inovasi dan bisa berteman di kondisi wabah covid-19 dan pihak perbankan bisa memberikan skim kredit sehingga menghasillkan performance industri ritel berkompeten",jelas rinaldi.
Lebih lanjut rinaldi juga merupakan Wakil Ketua Koni Kota Bukittinggi itu sampaikan Ada 5 Pentahelik dalam memajukan bisnis diantaranya kiprah pelaku dunia usaha ritel yang dalam keberadaannya jangan dianggap sebagai sebagai pesaing, namun sebagai bisa berkolaborasi.
Sementara itu iwan Affandi.,SS.MM selaku Wakil Pemimpin Wilayah 02 BNI bahwa BNI peduli membangun ekonomi sumbar khusunya ekonomi ritel meski pihak perbankan juga mengalami dampak cukup serius Tahun 2020 laba BNi tercatat turun dan bukan penurunan ini bukan berarti menurun dan dalam menyikapi dana cadangan kerugian, membuat ekstrak pembiayaan pada pengusaha ritel serta BNi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 diberi target 5T tapi dengan syarat harus menyalurkan kredit 15T seperti ditekankan oleh Pemwrintah ," ucapnya.
Diakui iwan, Diberikan kredit sebesar 6 persen oleh BNi pada nasabah ritel ini berarti memperparah keberadaan bank dan disikapi memberi kredit di kisaran 3,5% didalamnya sudah disubsidi pemerintah pemerintah, namun tidak mengurangi skim kredit 6% dari pihak BNi tersebut.
Juga Kanit 1 Subdit 2 Ekonomi Direktorat Polda Sumbar Kompol Hery Satriawan.,SH sampaikan Direktorat intelkam di Polda jangan dianggap tabu namun bisa mengurai masalah disituasi covid apalagi terjadi permasalahan ekonomi sehingga dapat dihasilkan rekomendasi diberikan pada pihak terkait di Polda Sumbar.
Juga Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan PEN di sumbar juga dibantu diawasi dari pihak intelkam Polda Sumbar,"tutup hery . (JM/RRi BKT)
0 Comments