Komisi IV DPRD Sumbar Rapat Bahas LKPJ Kepala Daerah 2019 Dengan Mitra Kerja

www.jurnalissumbar.id

Komisi IV DPRD Sumbar menggelar rapat dengan mitra kerja menyampaikan penggunaan anggaran tahun 2019 di Dinas Pekerjaan Umum Sumbar, Dinas PSDA Sumbar, Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat Sumbar dan BPBD Sumbar.

Dalam rapat tersebut  untuk pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 di gedung DPRD Sumbar, Selasa, 12 Mei 2020.

Rapat Komisi IV DPRD Sumbar dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Mesra. Rafdinal dari fraksi PKS, Taufik Syahrial dari fraksi PPP dan Nasdem, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumbar Fathol, Kadis PSDA Sumbar Rifda, Kadis Pemukiman dan perumahan Rakyat Sumbar

Wakil ketua Komisi IV Metra dari fraksi Gerindra mengatakan, pihaknya mempertanyakan capain dari kinerja dari masing- masing OPD, karena terkait dengan pencapaian RPJMD Provinsi Sumbar.

“Kita ingin mengetahui sudah sejauh apa indikator pencapaian tersebut, karena jangan sampai habis periode gubernur dan wakil gubernur masih banyak ditemukan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikejakan,” ujar Mesra yang merupakan politisi Gerindra ini.

Menurut Mesra, pihaknya ingin mengetahui secara jelas dan rinci sudah sejauh mana pencapaian kinerja dari fisik infrastruktur nya bagaimana, agar semua dapat dijelaskan.

“Kita ingin meminta kepada OPD yang terkait dapat mensinergikan dan satu pemahaman dalam melakukan perenanaan awal pembangunan hingga sampai tuntasnya pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Anggota Komisi IV Beni Utama dari fraksi Golkar mengatakan, pihaknya menilai berdasarkan hasil laporan dari masing- masing OPD yang sangat jauh dari target sangat disayangkan.

“Kita minta semua pihak dilibatkan dalam awal perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak ada lagi capaian realisasi anggaran sampai 30 persen seperti ini, yach kita minta juga gubernur juga mengawalnya,” ujar Beni Utama.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat Sabar As mengatakan, pihaknya meminta kepada OPD agar lebih serius lagi dalam bekerja, janganlah persoalan anggaran yang terbatas selalu menjadi alasan.

“Kita minta jugalah kepada OPD agar kreatif mencari peluang dana, bisa melalui anggaran dari Pusat melalui kementrian dan bisa juga saling bersinergi dengan Kabupaten dan Kota, agar pencapaian pembangunan di Sumbar dapat dioptimalkan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV Rico Alvino dari fraksi PKB dan PDI P mempertanyakan keseriusan dari OPD yang bermitra khususnya dinas pekerjaan umum Sumbar, karena masih banyak ditemukan fakta dilapangan khusus daerah Kota Sawahlunto jalan masih banyak berlobang.

“Kita minta dinas Pekerjaan Umum untuk serius dalam mengatasi persoalan ini, karena jalan tersebut sangat vital bagi masyarakat di Sawahlunto,” ujarnya.

Menjawab atas pencapaian pembangunan sarana dan prasarana bidang bina Marga Kepala dinas PUPR  Fathol Bisri menjawab bahwa pembangunan telah diselesaikan dengan pencapaian kerja 100 persen.

Terutama yang belu selesai yakni ruas jalan Tapu pasaman dan ruas Jalan menuju pelabuhan Ketapang pasaman barat yang direncanakan tahun ini dikerjakan, semoga tidak tergaggu pembangunan karena penggeseran anggaran.”Ujar Fathol

Ditambahkan Kadis, untuk pembangunan Main Studion di lubuk ALung akan dilaksanakan konpensasi waktu dengan pembagian pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kegiatan Mtq nantinya.