Komisi IV Dprd Sumbar Hearing Dengan OPD Membahas Tentang Persiapan Dan Penanganan Covid19

www.jurnalissumbar.id

Dprd SUMBAR melalui  komisi IV mengajukan beberapa saran dan tanggapan menyangkut  pembahasan sikap Dprd Sumbar terhadap dampak covid19 di Sumbar yang dilakukan bersama dinas Perhubungan prov.Sumbar  dan BPBD SUMBAR sebagai mitrakerjanya. Rapat yang dipimpin oleh M Ikhbal politisi Muda dari PAN dapil  II Sumbar,  

didampingi oleh Dra.Hj Mesra dan Anggota komisi IV lainnya Desrio.dari Gerindra.  Beny Utama  dari Golkar dan Mario dari Gerindra  diruangan kerja rapat Komisi Dprd Sumbar pada rabu (7/4)

Menanggapi permasalahan tersebut Desrio dari komisi IV Dprd Sumbar berpendapat seyogya dalam penanganan covid19 seharus pemda membatalkan atau mengundur kan pembangunan mega proyek yang berasal dari dana APBN sumbar mengingat masyarakat sumbar sangat menderita akibat Lockdown alias larangan keluar rumah. 

"Yang berdampak kepada perekonomian Masyarakat terutama Sumbar.ujarnya

Proyek besar seperti mega proyek yang berasal dari dana APBD sumbar harus di batalkan pembangunan ditahun ini dan dananya harus dialihkan ke penanganan covid19," tegasnya 

Sikap DPRD Sumbar juga menyetujui penggunaan dana Pokir dialihkan ke sumbangan langsung ke masyarakat di Dapil mereka masing masing

Bagi  Politisi Gerindra ini, Desrio mengatakan bahwa Pemprov. menggelontorkan  juga APD alat pelindung.diri 200 milyar. 

Selain penyediaan  masker dan penyemprotan lingkungan juga dilakukan oleh tingkat kelurahan dan kecamatan perlu dilakukan sampai kondisi dinyatakan aman. Imbuhnya

Mesra  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Mesra dengan tegas mengatakan, "Percepatan penanggulangan penangan pencegahan Virus Covid 19 di Sumbar ini harus dilakukan secepatnya. Karena ini sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2020 tentang resources kegitaan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa," kata Mesra.

Dalam percepatan penanggulangan penanganan pencegahan Virus Covid 19 ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Mesra minta kepada OPD terkait mengoptimalkan dan meningkatkan  pengawasan  terhadap pendatang  dari luar di 9 titik  pintu masuk ke wilayah  Sumbar.

Sri Kandi Gerindra ini juga mengingatkan agar mendistribusikan keperluan Alat Pelindung Diri (APD) ke seluruh Rumah Sakit yg ditunjuk untuk penanganan wabah virus covid 19, "Seperti Rumah Sakit Ahmad Mukhtar di Bukittinggi dan Rumah Sakit M. Djamil di Padang," paparnya

Yoserizal salah seorang anggota DPRD Sumbar dari PAN  mendesak Pemprov. Sumbar untuk mencairkan dana konpensasi bantuan sosial pangan ditengah corona dan mahalnya harga bahan pokok yang disertai murahnya harga jual karet rakyat

Dan menyatakan kepada wartawan usai hearing dengan Mitrakerja di Dprd Sumbar,  

Dan menyetujui kesepakatan dana pokir pisik dan non fisik untuk  penanganan 1,5 milyar dari Pokir dalam bentuk tunai dan non tunai.  

Penanganan covid19 dan dampak perekonomian sebagai  dampak wabah 

Kepada masyarakat sangat besar. Terangnya

Terlebih lockdown bagi masyarakat diDharmasraya sangat merasakan karena jumlah penduduk berpenghasilan tetap sangat jauh berbanding dengan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap sehingga lockdown mematikan penghasilan rakyat Darmasraya. Ujarnya

Sebagai wilayah perbatasan Sumbar dengan jambi, agar diperketat pengawasannya karena disana wilayah pintu masuknya penduduk dari luar SUMBAR