3 Fraksi DPRD Sumbar Desak Gubernur Untuk Mencaikan BLT Bagi Masyarakat Sumbar

www.jurnalissumbar.id 

Lambatnya kinerja gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai jenderal gugus tugas penanganan penyebaran dampak perekonomian dari wabah Covod19, Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar)  mendesak gubernur  agar segera mencairkan bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Tiga fraksi tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.

Anggota DPRD Sumbar Hidayat menegaskan jika Senin (4/5/2020) depan jaringan Pengaman sosial (JPS) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum juga dicairkan maka DPRD akan mengusulkan agar ketua gugus Covid-19 sumbar diganti saja,” tegasnya.

Menurutnya, gubernur sebagai ketua gugus Covid-19 Sumbar dinilai tidak memiliki manajemen kepemimpinan khususnya dalam koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan Covid-19.

“Jika belum juga dicairkan hingga Senin depan kami akan gugat Gubernur, bila perlu langsung ke Presiden. Kami minta ketua gugus tugas Covid-19 Sumbar diganti saja dengan TNI atau Polri,” katanya, Kamis (30/4/2020).

Hidayat menjelaskan sejak awal pihaknya mendukung total langkah Pemprov Sumbar untuk penanganan Covid-19 namun hingga saat ini perencanaan tersebut masih belum jelas.

“Saat ini perencanaan tidak jelas, bahkan kordinasi dengan kabupaten/kota juga makin tidak jelas,” tambahnya.

Sementara itu, M Nurnas dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan Pemprov Sumbar (eksekutif) harusnya mengkaji terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan.

Menurutnya, Gubernur dan kepala daerah di kabupaten dan kota hanya bisa memberikan janji tanpa bukti.

“Kepala daerah sibuk memberi janji, sementara yang dibutuhkan masyarakat bukan janji, tapi butuh makan,” kata Nurnas.

Nurnas juga menyatakan Gubernur seharusnya tak perlu cemas karena Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Barat (Sumbar) menyampaikan siap memberikan pendampingan agar bisa terhindar dari masalah hukum nantinya.

Sementara itu, perwakilan dari fraksi Golkar Afrizal menyatakan kondisi masyarakat di beberapa kecamatan di Kota Padang sangat miris.

Sehingga menurutnya di saat PSBB berlangsung masih banyak warga yang berkeliaran untuk mencari makan untuk menyambung hidup.

“Omong kosong PSBB akan berjalan maksimal jika masyarakat dibiarkan terlantas tanpa dibekali makanan yang cukup dari pemerintah,” tambah Afrizal.