Penanganan Covid19, DPRD Dan Pemprov. Sumbar Bahas Secara Bersama Didalam Rakor

www.jurnalissumbar.id

Dalam rangka membahas penanganan kasus virus Corona atau Covid-19 di Provinsi Sumatera barat, DPRD Sumbar yang diketuai oleh Supardi menggelar rapat koordinasi penanganan pengobatan pasien terjangkit Covid-19, Rabu (22/30 diruang Sidang Utama DPRD Sumbar.

Turut ikut dalam rapat, Gubernur Sumbar H.Irwan Prayitno,  Kepala Dinas Kominfotik  , Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Direktur Umum Rumah Sakit Umum Dr. M.Djamil Padang, Kejaksaan Tinggo Sumbar, Kemenkum HAM RI, Polda Sumbar Dan Danrem  Bukit Barisan.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Sumbar melaporkan kondisi terkini  situasi Sumbar dan penangnanan Covid19,  Irwan Prayitno mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar sedang melakukan percepatan pengadaan kebutuhan laboratorium dan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD). 

"Untuk penanganan pasien terjangkit Covid-19 nantinya, kita persiapkan minimal 1000 bed dengan memakai Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat) di Propinsi Sumbar ditambah dengan Rusah Sakit setempat, dan gedung FDOK Unand sebagai Ruangan isolasi yang dilengkapi  dengan bed," katanya.

Irwan Prayitno menambahkan, Pemprov Sumbar juga memperhitungkan jumlah kebutuhan alat untuk melaksanakan rapid test dan kebutuhan obat-obatan. "Ini kita lakukan untuk mengantisipasi, jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan," tuturnya. "

Total keseluruhan akan dihitung kembali, juga berapa besaran yang akan diterima masyarakat," terangnya.

Gubernur menyebutkan, wabah corona membuat ekonomi masyarakat lumpuh dan akan banyak orang miskin baru. Sehingga mereka perlu diberikan dukungan.

"UMKM dan masyarakat miskin akan menjadi fokus kita. Jumlahnya akan dihitung Dinsos, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM serta lembaga terkait," sebutnya.

Kemudian, Gubernur juga meminta Bupati dan Walikota menyiapkan anggaran yang sama. "Saya minta bupati dan walikota menyiapkan anggaran ini," tukasnya

Irwan, anggaran tersebut akan diambil dari anggaran lain yang tidak terlalu urgen seperti perjalanan dinas dan kegiatan yang tak penting lainnya.

Serta penyusutan biaya biaya di IPD guna penanganan penyebaran Covid19, yang nanti akan dilaporkan kepada DPRD Sumbar.

.Menanggapi biaya penanganan bahaya penyebaran Covid19 di sumatera Barat, Ketua DPRD Sumbar Supardi akan menyetujui anggaran tersebut secepatnya karena menyangkut kepentingan Publik.

#02