Ketua DPD REI Sumbar Hendra Gunawan Pembangunan Program MBR Di Sumbar Tidak Tercapai 100 Persen

www.jurnalissumbar.id

Pada  Rakerda REI yang ke X, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia  Sumatera Barat,   mengangkat  Tema “REI Bersinergi Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perumahan dan Sarana Pariwisata”  di Pangeran Beach Hotel. Kamis (27/2)

Ketua REI Sumbar Hendra Gunawan melalui Rakerda ini  mengharapkan sebuah sinergisitas untuk melahirkan sebuah kerjasama antara REI dan Pemprov Sumbar  dalam rangka percepatan pembangunan perumahan dan sarana prasarana pariwisata.

Karena Sebagai anggota REI, dimana  para pengembng yang tergabung dalam wadah REI Sumbar  sampai saat ini, masih mengeluhkan   adanya benturan-benturan dan kendala-kendala dalam perizinan  lahan dengan SKPD terkait dan persyaratan-persayaratan yang berbelit-belit sehingga merugikan konsumen khususnya untuk program perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah  di Sumbar Khususnya Kota Padang,”ujarnya

Dikatakannya, bahwa kebijakan  program Perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat didalam pelaksanaannya di dinas PUPR di daerah menambah persyaratan bagi konsumen sehingga menghambat program MBR terealisasi dengan baik.

Hal ini terlihat,  Sampai tahun 2019 saja, Belum sampai 500 unit rumah MBR dinikmatii oleh masyarakat berpenghasilan rendah di sumbar sementara Program ini telah dicanangkan oleh pemerintah Pusat.

Untuk pembangunan khusus untuk subsidi kita dikasih ada kuota 320 ribu tentu pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah,” ujarnya.

  

“Untuk itu perlunya sinergi antara pengembang dengan pemerintah daerah, untuk memajukan pariwisata harus didukung sarana prasarana yang memadai salah satunya penginapan. Dengan maju pariwisata Sumbar akan berdampak ekonomi masyarakat meningkat. Jika ekonomi masyarakat baik maka makin banyak pula masyarakat ingin mendapatkan rumah,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam Rakerda tersebut membahas apa-apa permasalahan dibahas untuk dicarikan solusi untuk anggota. Serta kegiatan diskusi panel yang membahas masalah dan hambatan oleh anggota khusus untuk membangun rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan program pembangun sejuta Rumah seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Kami meminta kepada pemerintah bisa lebih realitis tanah yang belum efektif yang belum ada jalan dan yang belum diolah, jangan disamakan NJOP dengan tanah yang sudah efektif. Inilah yang menghambat sehingga masyarakat kurang bisa menikmati program pemerintah satu juta rumah,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini juga ada diskusi panel dengan narasumber dari Kanwil Badan Pertanahan Sumbar dan Bapenda Kota Padang. Kegiatan ini dihadiri anggota REI Sumatera Barat dan anggota REI dari provinsi lain di Indonesia serta dari DPP REI.

#02