Enam Farksi DPRD Sumbar Terima Interpelasi Terhadap Kinerja Gubernur Sumbar

www.jurnalissumbar.id
Melalui Voting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) akhirnya ada enam Fraksi menerima hak interpelasi terhadap  Gubernur Irwan Prayitno terhadap kinerja Irwan Prayitno selaku kepala daerah.

Dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di ruang sidang utama, Senin (9/3/2020), ketua Dprd Sumbar Supardi mengatakan ada enam fraksi di DPRD Sumbar menyetujui penggunaan hak interpelasi.

Sebanyak 46 orang dari Enam fraksi itu adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, PPP-Nasdem dan PDI-P-PKB. Sedangkan satu fraksi lainnya, PKS menolak.

"intruksi dari F-PKS mewarnai penolakan interpelasi  di DPRD Sumbar, ibarat Kebakaran Jenggot"

Sedangkan untuk SPj fiktif, dilanjutkan Supardi, dan beasiswa Rajawali itu direkomendasikan dalam paripurna untuk bisa dibahas dalam tataran Rapat Kerja (Raker) komisi masing-masing.

“Insya Allah, dalam waktu dekat dan kita usahakan pada hari ini seluruh materi, pertanyaan yang menyangkut tentang permasalahan BUMD dan aset akan kita bikin sesuai dengan usulan dari fraksi,” sebutnya.

Lebih lanjut Supardi mengatakan juga akan mengupayakan hari ini atau esok itu sudah disampaikan pada gubernur secara tertulis.

Jumat esok sesuai yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah (Bamus), DPRD Sumbar kembali akan melaksanakan paripurna untuk mendengar jawaban tertulis dari gubernur.

“Kita mengharapkan gubernur bisa hadir, karena ini sangat menyangkut tentang masalah kebijakan gubernur,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Supardi dengan disetujui penetapan penggunaan Hak Interpelasi DPRD maka DPRD Sumbar secara resmi telah menggunakan hak yang dimilikinya sebagai Check and balance dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif efisien dan akuntabel serta transparansi
#027