DPRD Sumbar dan jajaran Sekretariat Dewan menerima kunjungan kerja dan observasi DPRD Propinsi Riau beserta
rombongan, kunjungan Komisi IV bidang Pembangunan DPRD Propinsi Riau tersebut bertujuan untuk
melakukan Observasi mengenai program-program Pemprov. Sumbar dalam bidang
pengembangan kawasan Kumuh terutama di perkotaan.
Ketua Komisi IV DPRD Propinsi Riau Parisman Ikhwan, usai gelar diskusi tersebut kita sudah mendapat jawaban, dan ada beberapa hal yang bisa kita bawa ke Provinsi Riau diantaranya Perda tentang Kawasan Kumuh.
Selain itu, lanjutnya, kita juga melihat begitu besar
anggaran, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kawasan
kumuh tersebut di Sumbar ini. Makanya kita juga tertarik bagaimana caranya
untuk merangkul anggaran tersebut untuk Riau.
“APBN di Sumbar ini jauh lebih besar dari APBN yang masuk ke
Riau. Setengah pun dari APBN Sumbar tidak pernah,” ungkapnya.
Makanya dari itu, imbuhnya, kita mempelajari kiat-kiat
bagaimana anggota DPRD Sumbar, ataupun anggota DPR RI dari Sumbar untuk
mendapatkan APBN yang begitu besar dan kita pun bisa memperjuangkannya untuk
Provinsi Riau.
Rombongan DPRD Riau yang mendatangi DPRD Sumbar tersebut
berjumlah 17 orang, 15 orang anggota Komisi, 2 orang dari staf dan tim ahli.
Rombongan tersebut juga ada di dalamnya Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto.
Dinas PUPR Sumbar melalui Kepala bidang kawasan
Sirdany menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki 3000 hektar kawasan kumuh yang
berada di 17 kota dan kabupaten kecuali kota Bukittinggi dan kota Padang
Panjang.
Dari 3000 hektar kawasan Kumuh hanya yang baru di
benahi sekitar 8.00 hektar dan itu dilakukan secara bertahap.
Program tersebut menyerap dana APBN 25 Milyar pertahunnya,
dan diharapkan Dana Pokir DPRD Sumbar harus dimanfaatkan ke bidang sektor
Kotaku atau program pembangunan kawasan Kumuh.
#RED
0 Comments