Friday, November 15, 2019
DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Dan Observasi DPRD Riau
DPRD Sumbar dan jajaran Sekretariat Dewan menerima kunjungan kerja dan observasi DPRD Propinsi Riau beserta
rombongan, kunjungan Komisi IV bidang Pembangunan DPRD Propinsi Riau tersebut bertujuan untuk
melakukan Observasi mengenai program-program Pemprov. Sumbar dalam bidang
pengembangan kawasan Kumuh terutama di perkotaan.
Selain itu, lanjutnya, kita juga melihat begitu besar
anggaran, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kawasan
kumuh tersebut di Sumbar ini. Makanya kita juga tertarik bagaimana caranya
untuk merangkul anggaran tersebut untuk Riau.
“APBN di Sumbar ini jauh lebih besar dari APBN yang masuk ke
Riau. Setengah pun dari APBN Sumbar tidak pernah,” ungkapnya.
Makanya dari itu, imbuhnya, kita mempelajari kiat-kiat
bagaimana anggota DPRD Sumbar, ataupun anggota DPR RI dari Sumbar untuk
mendapatkan APBN yang begitu besar dan kita pun bisa memperjuangkannya untuk
Provinsi Riau.
Rombongan DPRD Riau yang mendatangi DPRD Sumbar tersebut
berjumlah 17 orang, 15 orang anggota Komisi, 2 orang dari staf dan tim ahli.
Rombongan tersebut juga ada di dalamnya Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto.
Dinas PUPR Sumbar melalui Kepala bidang kawasan
Sirdany menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki 3000 hektar kawasan kumuh yang
berada di 17 kota dan kabupaten kecuali kota Bukittinggi dan kota Padang
Panjang.
Dari 3000 hektar kawasan Kumuh hanya yang baru di
benahi sekitar 8.00 hektar dan itu dilakukan secara bertahap.
Program tersebut menyerap dana APBN 25 Milyar pertahunnya,
dan diharapkan Dana Pokir DPRD Sumbar harus dimanfaatkan ke bidang sektor
Kotaku atau program pembangunan kawasan Kumuh.
Tags
# Parlement
About jurnalissumbar
Parlement
Tags
Parlement
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Kota Padang

Author Details
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas.




No comments:
Post a Comment