DPRD Sumbar Lakukan Rapat Paripuna Bersama Anggota, Dengarkan Pidato Kenegaraan

www.jurnalissumbar.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat melakukan Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang tahunan MPR RI  Jumat  (16/8) di Gedung DPRD Sumatera Barat.

Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar H. Ir. Hendra Irwan Rahim, MM yang juga dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Kapolda Sumatera Barat.

Rapat Paripurna ini mendengarkan secara langsung pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo yang memiliki tiga agenda. Pertama adalah pidato kenegaraan terkait sidang tahunan MPR RI tahun 2019. Kedua pidato kenegaraan Presiden RI tentang Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 74. Sedangkan Pidato yang ketiga adalah penyampaian pengantar Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020,”

Hendra mengatakan, pidato yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo sangat penting untuk dicermati karena pidato kenegaraan tersebut sangat penting untuk mensinergikan program pembangunan nasional dan daerah yang akan ditampung dalam APBD tahun 2020.

Pidato Presiden RI Mengajak Bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan dan mendorong masyarakat untuk maju terutama dalam meningkatkan perekonomian, Joko Widodo menyampaikan pada saat ini tidak kata ” Biar Lambat Asal Selamat, Tetapi yang dibutuhkan adalah Biar Cepat Asal Selamat.

Presiden RI juga menyampaikan dan mohon Izin dalam pidato Kenegaraan bahwa Ibu Kota Negara RI akan dipindahkan ke Kalimantan.

Penyampaian RUU APBN tahun 2020 berlangsung pada sidang kedua sekitar pukul 14.00 Wib. Seiring pembagian jadwal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dua kali rapat paripurna.

Hendra menegaskan, informasi yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut sangat diperlukan dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan ditampung dalam APBD tahun 2020.

“Informasi yang tak kalah penting diketahui terkait APBN 2020 adalah kebijakan pemerintah pusat dan proyeksi dana transfer ke daerah tahun 2020 termasuk alokasi dana desa,” tandasnya