BEM Sumbar Tuntut RUU PKS Di Revisi Ulang Karena Bertentangan Dengan Islam

9www.jurnalissumbar.id

Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat turun kejalan untuk  menuntut RUU PKS dikaji ulang karena akan merugikan perempuan indonesia.

Dan menyatakan sikap bahwa BEM se Sumatera Barat, menentang RUU PKS agar dibatalkan

Karena menimbang polemik kekerasan seksual dimana undang undang ini sudah dimulai 2015. Dan dinilai ada dituntut  penghapusan di tingkat pusat sampai daerah.

Tiga tuntutannya, 

1. Pasal-Pasal 5. 12. 15 dan 19 dimana adanya pelarangan  pemaksaan keluarga untuk menikah dan aborsi. Isi pasal inj akan menimbulkan perpecahan ditengah tengah masyarakat.

2. Perobahan kisi-kisi disalah artikan pemaksaan dan multi tafsir dan harus mengedepankan fungsi keluarga dalam permasalahan kejahatan seksual. Bahkan isi dari pasal-pasal itu melegalkan LGBT dan kebebasan seks

3. Dprd Sumbar harus ikut menentang RUU PKS untuk tidak disahkan.

Hal demikian disampaikan oleh Ismail Koorlap BEM Se sumbar di gedung Dprd Sumbar. Selasa (23/7)  bahwa pembentukan  pasal pasal karet disahkan oleh DPR RI, agar DPRD sumbar untuk dapat  menyuarakan pendapat masyarakat melalui aliansi BEM Sumbar untuk indonesia.

Memperjuangkan hak hak perempuan dalam kemerdekaan berpendapat dalam memperjuangkan ini.

Karena Rancangan Undang undang PKS sangat merugikan hak hak perempuan dalam mendapatkan kebebasan beragama dan bermasyarakat. 

Arkadius intan Bano pimpinan Dprd Sumbar menyatakan sikap bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan norma RUUPKS tidak sesuai dengan adat di Sumatera Barat.

Dengan lahirnya perda Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah  sumatera barat membentengi masyarakatnya untuk anti kekerasan seksual.

Dewan menilai  dengan lahir perda dan ketahanan keluarga berlandaskan syariah dapat melemahkan RUU PKS ditengah tengah masyarakat di Sumbar.

Dan kita bertentangan  dengan perda ketahanan keluarga, dalam mengatasi perceraian.

Sebagai jawaban bahwa Sumbar tetap komitmen dalam memperjuangkan hak hak masyarakatnya dimata hukum

Dewan juga berjanji akan mengirimkan hasil tuntutannya ke Presiden Dan ditembuskan ke DPR RI.

#Red