Armiati, Saya Akan Desak Pemprov Sumbar Demi Kepentingan Rakyat

www.jurnalissumbar.id

Pemprov Sumbar selama 10 tahun telah  berbuat zalim terhadap masyarakat Sumatera Barat, hal ini disampaikan  Armiati salah seorang anggota DPRD Sumbar dari partai Hanura  usai paripurna Jumat (5/7)

Ucapan saya dapat dipertanggung jawabkan, katanya kepada jurnalissumbar 

Karena dana Bantuan Kabupaten Kota yang disalurkan melalui Dana pokir setiap anggota hanya tak seberapa yang terelisasikan 

Itu karena dana  pokir yang dikerjakan oleh kontraktor tidak dapat dibayarkan  oleh pemerintah daerah kabupaten karena alasannya dana  tidak cair dari pemerintah propinsi Sumbar  

Sehingga kerugian materil akan ditanggung oleh kontraktor

Saya pun tak habis pikir, sehingga kontraktor menuntut kepada saya sebagai anggota dewan karena proyek itu dari dana pokir saya. Ujarnya

Perjuangan saya untuk memperjuangkan rakyat terutama wilayah dapil saya.  Cukuplah," katanya kepada wartawan

Besaran dana  Itu telah saya hitung hitung secara pribadi karena sebagai anggota DPRD sejak tahun 2014  hingga 2019 dipilih oleh rakyat tak ada niat untuk mengambil keuntungan apalagi mendustai masyarakat.

Apa yang saya alami ini, juga dialami oleh semua anggota DPRD sumbar yang berjumlah 55 orang.

Program Bantuan Kabupaten Kota Disingkat BKK, khusus di kabupaten  Agam tahun 2018 masih ada dana BKK tidak dibayar oleh pemerintah daerah. Entah apa alasannya.

Lebih eronisnya, saya yang dituding oleh kontraktor sebagai pihak yang mengerjakan proyek tersebut telah neko neko dengan pemerintah daerah.

Dan para rekanan yang mengerjakan proyek pokir saya hilang kepercayaan karena di ghibah dengan tudingan anggota DPRD suka berdusta

Diujung akhir jabatan sebagai anggota DPRR Sumbar, pada akhir agustus 2019 ini."Saya akan terus berjuang demi masyarakat khususnya Dapil Agam Bukittinggi.

Saya bertekad untuk mempertanyakan BKK, Dana beasiswa Rajawali yang sudah 10 tahun mengendap di Bank Nagari dan masalah gaji honorer yang belum naik naik sementara DPRD Sumbar sudah mengsahkan 

Fungsi dan tugas sebagai anggota dewan seolah oleh tak berdaya, dan  tak berbuat  kepada masyarakat." imbuh Armiati

Sebenarnya kami sudah berbuat untuk masyarakat khusus daerah pemilihannya, kita harus sadari bahwa yang melaksanakan semua keputusan itu ada di tangan eksecutive.

Dan perlu untuk diketahui  bahwa pemerintah daerah sangat pintar dalam menjawab semua kritikan dari legislatif.

Sehingga setiap ada kritikan, ibarat kami diruangan sidang DPRD ini seperti berbalas pantun

Semua giat pembangunan selalu dipolitisir oleh penguasa atau eksecutive, sampai-sampai dana BAZpun yang berasal dari umat masih  ada unsur politiknya, "keluhnya