DPRD Padang Belum SahKan Ranperda Inisiaif

Jurnalissumbarl PADANG-Meski mengajukan delapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif, namun belum satupun ranperda tersebut disahkan DPRD Padang selama tahun kerja 2018. Padahal, sepanjang tahun 2018, 45 wakil rakyat periode 2014-2019 ini nyaris tiap pekan melakukan studi banding dengan menghabiskan dana miliaran rupiah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Padang, Wismar Panjaitan mengaku dengan jujur pihaknya mandul dalam menghasilkan produk legislasi terutama Perda inisiatif dewan.

“Kami harus akui, kami memang miskin dalam hal penyusunan perda inisiatif, karena memang sampai hari ini belum ada satupun perda inisiatif tahun 2018 yang kami hasilkan,” kata Wismar dalam beberapa kesempatan.

Padahal, kata Wismar, dalam program legislasi daerah (Prolegda) yang dicanangkan DPRD Padang, ditargetkan ada delapan rancangan perda (Raperda) inisiatif yang akan dibahas dan disahkan oleh anggota dewan.

“Sampai hari ini semuanya belum terbahas, karena kita memang fokus untuk membahas pada perda yang diusulkan eksekutif,” papar Wismar.

Ketua Fraksi Perjuangan Bangsa ini juga berpendapat, belum dihasilkannya Perda inisiatif dewan juga disebabkan lemahnya komitmen pimpinan DPRD Padang. Menurutnya, pembahasan yang sudah dilakukan di tingkat komisi maupun pansus kadang sering mentah di tingkat pimpinan.

“Kadang sudah dibahas di komisi ataupun pansus, namun sampai ke tingkat pimpinan, ujungnya tak jelas,” tegas Wismar.

Wismar berharap, memasuki akhir masa tugas 45 anggota DPRD Padang periode 2014-2019, semua anggota harus memiliki komitmen dalam menghasilkan produk legislasi.(***)

Ranperda Inisiatif DPRD Padang Tahun 2018
1. Ranperda Cagar Budaya Komisi I Belum Disahkan
2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Komisi I Belum Disahkan
3. Lanjutan Pembahasan Penataan dan Pembinaan Komisi II Belum Disahkan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern
4. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Komisi II Belum Disahkan
5. Perparkiran Komisi III Belum Disahkan
6. Penyelengaraan Kota Layak Anak Komisi IV Belum Disahkan
7. Penyelenggaraan Pembangunan Komisi IV Belum Disahkan
Ketahanan Keluarga
8. Tata Cara Penyusunan ProPemperda Bapemperda Belum Disahkan