JURNALISSUMBAR| PADANG- Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim membuka Forum Discussion Forum ( FGD) terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di daerah ini.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh DPD RI sebagai pencetus kegiatan, dihadiri Panitia penggagas FGD dan para anggota DPD RI, anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnyaDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat yang dilangsungkan di Ruang Khusus Gedung DPRD Sumbar di Padang, Jum'at (25/1/2019).
Hendra juga menyampaikan ucapan Terima kasih karena telah menjadikan Sumbar sebagai salah satu tempat pelaksanaan FGD 2019," ujar Hendra.
Ia juga menuturkan, persoalan pengelolaan Ikan Bilih di Danau Singkarak ketika itu muncul berbagai peraturan yang saling bertentangan, yang akhirnya membuat bingung masyarakat setempat.
"Oleh karena itu kita berharap, dilahirkannya peraturan perundangan tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai dengan undang undang," ujarnya.
Dengan demikian, adanya keinginan DPD RI menyusun RUU tentang Partisipasi masyarakat patut diapresiasi. Dan terpenting lagi, perlu disingkronkan dengan undang undang terkait.
"Harapannya, agar substansi sesuai dengan aspirasi masyarakat maka disarankan untuk menghimpun sebanyak mungkin usulan dari masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya," ulasnya.
Hendra juga berharap gedung Perwakilan DPD RI di Sumbar dapat segera direalisasikan, sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat karena miris juga karena lokasinya sudah ada.
" Lokasi untuk pembangunan gedung DPD RI di Jalan Raden Saleh Kota Padang, namun hingga sekarang belum juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung," tukasnya.
Turut hadir dalam FGD RUU tentang Partisipasi Masyarakat yang berasal dari usulan DPD RI melalui Panitia Perancang Undang Undang DPD RI tersebut, sejumlah anggota DPD RI, para anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnya.
Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam (AMQ) di kesempatan itu mengatakan, dipilihnya Sumatera sebagai salah satu tempat digelarnya FGD terkait inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat, dikarenakan terdapatnya beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Sumbar, misalnya dalam Pengelolaan Hutan Nagari.
"Dalam hal itu tentu perlu diketahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yang dilakukan di Sumatera Barat. Kemudian apakah efektif, metode partisipasi masyarakat dengan menggunakan media tradisional seperti Randai?" ungkap AMQ.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, sebut AMQ lagi, yakni terkait pasca diundangkannya UU tentang Desa. Sejumlah tokoh masyarakat mendatangani DPD guna mempertanyakan bagaimana status Nagari di Sumatera Barat ke depan dengan berlakunya UU Desa. Nagari dan desa memiliki pengertian yang berbeda.
"Kondisi seperti ini semestinya tidak perlu muncul, ketika perencana UU melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan materi-materinya," ujar AMQ.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh DPD RI sebagai pencetus kegiatan, dihadiri Panitia penggagas FGD dan para anggota DPD RI, anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnyaDewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat yang dilangsungkan di Ruang Khusus Gedung DPRD Sumbar di Padang, Jum'at (25/1/2019).
Hendra juga menyampaikan ucapan Terima kasih karena telah menjadikan Sumbar sebagai salah satu tempat pelaksanaan FGD 2019," ujar Hendra.
Ia juga menuturkan, persoalan pengelolaan Ikan Bilih di Danau Singkarak ketika itu muncul berbagai peraturan yang saling bertentangan, yang akhirnya membuat bingung masyarakat setempat.
"Oleh karena itu kita berharap, dilahirkannya peraturan perundangan tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai dengan undang undang," ujarnya.
Dengan demikian, adanya keinginan DPD RI menyusun RUU tentang Partisipasi masyarakat patut diapresiasi. Dan terpenting lagi, perlu disingkronkan dengan undang undang terkait.
"Harapannya, agar substansi sesuai dengan aspirasi masyarakat maka disarankan untuk menghimpun sebanyak mungkin usulan dari masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya," ulasnya.
Hendra juga berharap gedung Perwakilan DPD RI di Sumbar dapat segera direalisasikan, sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat karena miris juga karena lokasinya sudah ada.
" Lokasi untuk pembangunan gedung DPD RI di Jalan Raden Saleh Kota Padang, namun hingga sekarang belum juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung," tukasnya.
Turut hadir dalam FGD RUU tentang Partisipasi Masyarakat yang berasal dari usulan DPD RI melalui Panitia Perancang Undang Undang DPD RI tersebut, sejumlah anggota DPD RI, para anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnya.
Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam (AMQ) di kesempatan itu mengatakan, dipilihnya Sumatera sebagai salah satu tempat digelarnya FGD terkait inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat, dikarenakan terdapatnya beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Sumbar, misalnya dalam Pengelolaan Hutan Nagari.
"Dalam hal itu tentu perlu diketahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yang dilakukan di Sumatera Barat. Kemudian apakah efektif, metode partisipasi masyarakat dengan menggunakan media tradisional seperti Randai?" ungkap AMQ.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, sebut AMQ lagi, yakni terkait pasca diundangkannya UU tentang Desa. Sejumlah tokoh masyarakat mendatangani DPD guna mempertanyakan bagaimana status Nagari di Sumatera Barat ke depan dengan berlakunya UU Desa. Nagari dan desa memiliki pengertian yang berbeda.
"Kondisi seperti ini semestinya tidak perlu muncul, ketika perencana UU melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan materi-materinya," ujar AMQ.
.png
)
.png
)
.jpg)
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
0 Comments