JURNALIST SUMBAR| SUMBARPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memastikan nama jalan tol Padang-Pekanbaru diganti dengan Padang Pariaman-Pekanbaru. Hal tersebut setelah menerima masukan dari sejumlah tokoh masyarakat di Padang Pariaman. Nama tersebut juga sudah diusulkan diganti ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Dulu itu sebelum Presiden Joko Widodo tiba di lokasi ground breaking tol di Sicicin, kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didatangi oleh sejumlah tokoh masyarakat, yang memprotes tentang nama tol. Masukan itu kita terima,” kata Wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit, Senin (12/2) di Padang.
Menurut mantan bupati Pesisir Selatan dua periode itu, persoalan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat itu, karena pemerintah menyebutkan tol Padang – Pekanbaru. Padahal di titik nol kilometer tol berada di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, dan bukan di Kota Padang.
Sehingga tokoh masyarakat menuntut agar tidak menyebutkan tol itu sebagai tol Padang-Pekanbaru, tapi tol Padang Pariaman – Pekanbaru. Untuk hal itu, telah langsung diralat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke pemerintah pusat.
“Jadi setelah mendengarkan aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat itu. Saya langsung menemui pemerintah pusat. Akhirnya mereka memahami, dan tol itu disebut tol Padang Pariaman-Pekanbaru,” ucapnya.
Menurut Wagub, masyarakat Padang Pariaman tidak ingin lagi kecolongan nama daerahnya lebih dikenal dengan nama Padang seperti yang terjadi dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). BIM lebih dikenal dengan Bandara Internasional Minangkabau Padang. Padahal, BIM berada di Padang Pariaman.
“Mereka tidak ingin seperti BIM. BIM lebih dikenal dengan Padang. Setiap pramugari mengatakan BIM di Padang. Padahal, BIM ada di Padang Pariaman. Untuk itu, masyarakat Padang Pariaman tidak ingin terjadi lagi dengan jalan tol yang sedang dibangun,” jelasnya.
#Red/pep
“Dulu itu sebelum Presiden Joko Widodo tiba di lokasi ground breaking tol di Sicicin, kami dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didatangi oleh sejumlah tokoh masyarakat, yang memprotes tentang nama tol. Masukan itu kita terima,” kata Wakil Gubernur Sumbar, H. Nasrul Abit, Senin (12/2) di Padang.
Menurut mantan bupati Pesisir Selatan dua periode itu, persoalan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat itu, karena pemerintah menyebutkan tol Padang – Pekanbaru. Padahal di titik nol kilometer tol berada di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, dan bukan di Kota Padang.
Sehingga tokoh masyarakat menuntut agar tidak menyebutkan tol itu sebagai tol Padang-Pekanbaru, tapi tol Padang Pariaman – Pekanbaru. Untuk hal itu, telah langsung diralat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke pemerintah pusat.
“Jadi setelah mendengarkan aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat itu. Saya langsung menemui pemerintah pusat. Akhirnya mereka memahami, dan tol itu disebut tol Padang Pariaman-Pekanbaru,” ucapnya.
Menurut Wagub, masyarakat Padang Pariaman tidak ingin lagi kecolongan nama daerahnya lebih dikenal dengan nama Padang seperti yang terjadi dengan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). BIM lebih dikenal dengan Bandara Internasional Minangkabau Padang. Padahal, BIM berada di Padang Pariaman.
“Mereka tidak ingin seperti BIM. BIM lebih dikenal dengan Padang. Setiap pramugari mengatakan BIM di Padang. Padahal, BIM ada di Padang Pariaman. Untuk itu, masyarakat Padang Pariaman tidak ingin terjadi lagi dengan jalan tol yang sedang dibangun,” jelasnya.
#Red/pep
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
0 Comments