JURNALIST SUMBAR| SUMBAR- Kementerian Perhubungan menyatakan, banyaknya perlintasan sebidang menjadi masalah utama pengaktifan kereta api rute Simpang Haru Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.
"Perlintasan sebidang ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah di Sumbar karena berhubungan dengan keselamatan masyarakat," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.
Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi bersama netizen pencinta kereta api, tokoh adat, pengamat transportasi dan akademisi mengenai program pemerintah meningkatkan infrastruktur perkeretaapian yang diadakan di Bukittinggi, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Berdasarkan rencana, katanya, untuk rute Simpang Haru-BIM akan disediakan sebanyak 10 kereta setiap harinya dan dengan banyaknya perlintasan sebidang yang dibuat masyarakat, dia menilai hal itu akan menjadi masalah dalam urusan keselamatan.
Dia menyebutkan, pemerintah hingga Februari 2018 memiliki program menutup 300 cikal bakal perlintasan sebidang yang hingga saat ini 200 lebih diantaranya telah ditutup. "Mumpung cuma sepeda motor yang bisa lewat, kita tutup sebelum lebih lebar dan ikut digunakan kendaraan roda empat," katanya.
Menurutnya, dalam mengatasi perlintasan sebidang perlu peran bersama seperti tokoh adat dan netizen dalam mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan. Kereta api bandara di Sumbar, katanya adalah kereta bandara ketiga yang akan dioperasikan.
"Keretanya sekarang menurut informasi sudah sampai di Jakarta sedang uji coba dinamis. Akhir Maret 2018 semoga sudah bisa dibawa ke Sumbar. Stasiun sudah siap, kita tinggal cari waktu yang tepat untuk pengoperasian," ujarnya.
Selain perlintasan sebidang, ia mengatakan masalah lain yang juga menjadi kendala pengaktifan kembali kereta api di Sumbar adalah penertiban lahan, karena banyak bangunan yang didirikan di sekitar rel kereta. Kereta api merupakan salah satu fokus utama di Kemenhub dalam rangka mewujudkan nawacita terkait konektivitas.
"Kalau masalah lahan ini sudah selesai kita akan langsung bekerja. Seharusnya dua tahun sebelum dibangun, masalah lahan sudah harus selesai," katanya.
"Perlintasan sebidang ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah di Sumbar karena berhubungan dengan keselamatan masyarakat," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.
Dia menyampaikan hal itu dalam diskusi bersama netizen pencinta kereta api, tokoh adat, pengamat transportasi dan akademisi mengenai program pemerintah meningkatkan infrastruktur perkeretaapian yang diadakan di Bukittinggi, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Berdasarkan rencana, katanya, untuk rute Simpang Haru-BIM akan disediakan sebanyak 10 kereta setiap harinya dan dengan banyaknya perlintasan sebidang yang dibuat masyarakat, dia menilai hal itu akan menjadi masalah dalam urusan keselamatan.
Dia menyebutkan, pemerintah hingga Februari 2018 memiliki program menutup 300 cikal bakal perlintasan sebidang yang hingga saat ini 200 lebih diantaranya telah ditutup. "Mumpung cuma sepeda motor yang bisa lewat, kita tutup sebelum lebih lebar dan ikut digunakan kendaraan roda empat," katanya.
Menurutnya, dalam mengatasi perlintasan sebidang perlu peran bersama seperti tokoh adat dan netizen dalam mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan. Kereta api bandara di Sumbar, katanya adalah kereta bandara ketiga yang akan dioperasikan.
"Keretanya sekarang menurut informasi sudah sampai di Jakarta sedang uji coba dinamis. Akhir Maret 2018 semoga sudah bisa dibawa ke Sumbar. Stasiun sudah siap, kita tinggal cari waktu yang tepat untuk pengoperasian," ujarnya.
Selain perlintasan sebidang, ia mengatakan masalah lain yang juga menjadi kendala pengaktifan kembali kereta api di Sumbar adalah penertiban lahan, karena banyak bangunan yang didirikan di sekitar rel kereta. Kereta api merupakan salah satu fokus utama di Kemenhub dalam rangka mewujudkan nawacita terkait konektivitas.
"Kalau masalah lahan ini sudah selesai kita akan langsung bekerja. Seharusnya dua tahun sebelum dibangun, masalah lahan sudah harus selesai," katanya.
#Red/KP
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
0 Comments