2019, Di Sumbar, Tak Ada Nagari Yang Tertinggal

JURNALIST SUMBAR| SUMBAR- Tiga daerah tertinggal di Sumatera Barat yang berada di kabupaten  Pasaman Barat, kabupaten Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai) pada tahun 2019 diharapkan sudah bisa lepas dari kategori daerah tertinggal. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ingin fokus menuntaskan program-program untuk masing-masing daerah tertinggal agar bisa keluar di tahun 2019.

“ dalam  ekposnya Kementerian Desa bahwa 2015 – 2019, ada 80 daerah tertinggal. Kita akan kejar agar masuk dalam kategori keluar dari daerah tertinggal, dengan kerja dan kerja sehingga kita berhasil,” ujar Wagub Sumbar, Nasrul Abit saat rapat koordinasi percepatan pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal di Bukittinggi, Senin (12/2/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Mentawai, Bupati Solok Selatan, dan Bupati Pasaman Barat, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, serta OPD terkait di lingkungan masing-masing daerah.

Nasrul Abit menyampaikan, pemerintah provinsi peduli dan perhatian serta mendukung setiap kabupaten untuk keluar dari kategori daerah tertinggal. Namun, semua butuh prioritas penganggaran.

Prioritas pertama akan dituntaskan adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka dari keterisoliran. Kedua, prioritas ekonomi agar cepat bergerak. Sementara, Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal dalam kesempatan itu menyampaikan, dari terget RPJMN, minimal 80 daerah tertinggal harus tuntas di tahun 2018. Untuk penuntasan itu, tidak hanya bisa mengandalkan Rp5,2 triliun dari APBN perubahan.

“Saya rasa kekuatan kita adalah koordinasi. Kabupaten tertinggal harus bisa memberikan data yang valid. Karena, data kami dari data susenas dan Kemenkeu. Begitu juga dengan kemiskinan, di mana itu tugas kita 15,5 persen bisa kita capai di 2019. Untuk turunkan satu digit saja energinya berapa? Kita sudah ada itungannya. Tapi masalahnya, kita butuh koordinasi yang baik dan integrasi dari bawah ke atas dan sebaliknya,” jelasnya.

Ke depan, OPD kabupaten diminta berkoordinasi dengan OPD provinsi sehingga bisa menyatukan data. Ada 27 indikator daerah tertinggal. Masing-masing daerah tertinggal ‘penyakitnya’ beda-beda sehingga diminta fokus pada penyakit masing-masing.

#Red