JURNALIST SUMBAR| PADANG- Untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Pemko Padang untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Padang, jangan ada ASN berpihak ke pada salah satu calon. Apa lagi, jika calon itu berasal dari Petahana.
Netralitas ASN sebagai abdi negara harus menjadi tauladan kepada masyarakat Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengawanti wanti netralitas ASN Pemerintah Kota Padang untuk menghadapi Pilkada Kota Padang, 27 Juni 2018.
"janganlah ASN ikut-ikutan bermain politik praktis, Ia mengingatkan agar ASN untuk taat aturan yang ada. ASN harus profesional dalam bekerja. Jangan gara-gara politik, karir sebagai ASN menjadi korban, " ujar Wahyu,Jum'at(12/1)
Ia mengingatkan agar ASN mentaati aturan yang ada. ASN harus bekerja profesional. Jangan gara-gara politik, karir sebagai ASN menjadi korban.
"Mereka tetap harus mentaati aturan. Bekerja sajalah dengan profesional. Apalagi jika dia merupakan seorang ASN yang terbilang bagus kinerjanya. Jangan sampai gara-gara pasang badan, bunuh diri jadinya," tegas Wahyu.
DPRD Kota Padang, jelas Wahyu, hanya sekedar mengingatkan saja agar ASN hati-hati dalam bersikap dalam menghadapi Pilkada Kota Padang.
"Kami hanya mengingatkan saja, agar hati-hati, jangan sampai terpeleset," kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Dipilkada Kota Padang yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang, dua calon petahana bakal bertarung head to head. Mereka adalah Mahyeldi Ansharullah yang saat ini menjabat Wali Kota Padang dan Emzalmi Zaini yang merupakan Wakil Wali Kota Padang.
Mahyeldi berpasangan dengan Hendri Septa yang diusung oleh PKS dan PAN. Sedangkan Emzalmi berpasangan dengan Desri Ayunda yang diusung oleh Koalisi Padang Bersatu yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, PDI Perjuangan, dan PKB.
Sementara Partai Hanura yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Padang memposisikan diri sebagai partai pendukung Emzalmi-Desri Ayunda.
#fals
Netralitas ASN sebagai abdi negara harus menjadi tauladan kepada masyarakat Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra mengawanti wanti netralitas ASN Pemerintah Kota Padang untuk menghadapi Pilkada Kota Padang, 27 Juni 2018.
"janganlah ASN ikut-ikutan bermain politik praktis, Ia mengingatkan agar ASN untuk taat aturan yang ada. ASN harus profesional dalam bekerja. Jangan gara-gara politik, karir sebagai ASN menjadi korban, " ujar Wahyu,Jum'at(12/1)
Ia mengingatkan agar ASN mentaati aturan yang ada. ASN harus bekerja profesional. Jangan gara-gara politik, karir sebagai ASN menjadi korban.
"Mereka tetap harus mentaati aturan. Bekerja sajalah dengan profesional. Apalagi jika dia merupakan seorang ASN yang terbilang bagus kinerjanya. Jangan sampai gara-gara pasang badan, bunuh diri jadinya," tegas Wahyu.
DPRD Kota Padang, jelas Wahyu, hanya sekedar mengingatkan saja agar ASN hati-hati dalam bersikap dalam menghadapi Pilkada Kota Padang.
"Kami hanya mengingatkan saja, agar hati-hati, jangan sampai terpeleset," kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.
Dipilkada Kota Padang yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang, dua calon petahana bakal bertarung head to head. Mereka adalah Mahyeldi Ansharullah yang saat ini menjabat Wali Kota Padang dan Emzalmi Zaini yang merupakan Wakil Wali Kota Padang.
Mahyeldi berpasangan dengan Hendri Septa yang diusung oleh PKS dan PAN. Sedangkan Emzalmi berpasangan dengan Desri Ayunda yang diusung oleh Koalisi Padang Bersatu yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, PDI Perjuangan, dan PKB.
Sementara Partai Hanura yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Padang memposisikan diri sebagai partai pendukung Emzalmi-Desri Ayunda.
#fals
.png
)
.png
)
.jpg)
.png)
.jpg)
Media online www.jurnalissumbar.com adalah portal berita online yang didedikasikan untuk keterbukaan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, dimana dalam portal berita ini setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO) bisa mempublikasikan profil, kinerja, ekspost kegiatan, dan laporan keuangan dari masing-masing lembaga ke masyarakat luas guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas dan akuntabilitas. 
0 Comments